SERANG, – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku berat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyehatan Bank Banten yang mencapai Rp2,8 triliun. Oleh karena itu, kebijakan untuk merger ke dalam Bank Jawa Barat Banten (BJB) merupakan tepat dan memberi dampak positif bagi pemprov maupun nasabah Bank Banten.
Dikatakan pria yang akrab disapa WH itu, angka Rp2,8 triliun adalah penilaian beberapa waktu ke belakang. Kini nilai untuk upaya penyehatan Bank Banten sudah menyentuh Rp3 triliun.
“Kalau Kita punya uang menganggarkan dukungan Rp2,8 triliun. Kemampuan APBD kita untuk Rp2,8 triliun sekarang jadi Rp3 triliun kayaknya berat kita,” ujarnya, usai menghadiri rapat konsultasi dengan DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (27/4/2020).
WH menuturkan, dengan kondisi tersebut pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penyehatan dengan menggaet investor. Saat itu, sudah ada dua investor yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Mega Corporate Card atau Bank Mega. Meski sudah melakukan penjajakan namun pada akhirnya belum berjodoh.
“Ini dari beberapa upaya, BRI, Mega Corporate yang saat itu kita sebagai fasilitator. Waktu itu kita dengan BRI, kita (kucurkan modal) Rp1 triliun dan BRI sekian. Kita sudah siap tapi BRI enggak siap,” katanya.
Disinggung apakah kini langkah merger Bank Banten ke dalam BJB jadi langkah tepat, dia tak membantahnya. “Kalau menurut saya iya. Sekarang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bisa memaksa kepada bank tertentu untuk memberikan sentuhan permodalan,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan merger tak berdampak terlalu besar karena masyarakat hanya merasa kehilangan saja. Untuk proses merger saat ini masih dalam proses negosiasi dan masih ada perkembangan lebih lanjut. Jadi apa yang menjadi harapan dan pendapatan masyarakat tetap akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan bersama dengan BJB.
“Sekarang kan masih dievaluasi, ada hitung-hitungannya. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana komposisi saham ini masih berproses. Tentunya apa yang menjadi harapan dewan (DPRD-red) tadi soal nama akan kita coba dalam kesepakatan,’ ungkapnya.
Proses merger, kata dia, OJK memberi kesempatan selama tiga bulan sambil Bank Banten melakukan recovery. Selama hal itu dilakukan, Bank Banten itu masih tetap berjalan untuk menjamin nasabah dan kas daerah (kasda).
“Dari awal kita sudah melakukan upaya bagaimana bisa dipertahankan. Mudah-mudahan dengan ada dukungan Bank Jabar (BJB) nanti kita bisa lakukan prakondisikan,” tuturnya.
Ia menegaskan, langkah-langkah yang dilakukannya murni untuk upaya penyelamatan Bank Banten. Tidak ada upaya-upaya yang berkaitan dengan kepentingan politik.
“Saya enggak tahu yang dulu tapi sekarang saya enggak punya kepentingan politik. Saya cuma langkah pertimbangan saja kemampuan. Ini bisnis, tidak ada kepentingan politik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, merger ke dalam BJB merupakan skema penyehatan Bank Banten. Dimana penguatan modal dan juga pembelian aset nanti dilakukan oleh BJB.
“Saat ini juga langkah konkret pada saat beberapa waktu lalu menganalisa skema dengan calon investor lain menemui titik buntu. Skema merger menjadi skema yang didorong oleh OJK,” katanya.
Menurutnya, permasalahan Bank Banten tidak bisa dilihat setengah-setengah. Harus diurut sejak proses akuisisi Bank Pundi yang saat itu dirinya bersama WH belum menjabat.
“Kita urut masalahnya apa, kondisi riil seperti apa sampai sekarang. Ini permasalahannya tadi, penyelamatan bank ini harus komprehensif. Bukan hanya saja uang tapi harus dihandle oleh orang yang punya manajerial yang kuat. Percuma Bank Banten disuntik oleh Rp2 triliun kalau tidak juga diperkuat manajemen yang kuat dan pengawasan yang ketat,” tegasnya. (Wa/Red)
