SERANG, BI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Serang ke-13 diwarnai demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Senin (10/8/2020). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi tersebut, menuntut beberapa hal terkait pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan.
Dikatakan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, Arman Maulana Rachman, dirinya meminta Pemkot Serang menyelesaikan kemiskinan, optimalisasi peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dan persoalan gizi buruk serta stunting yang hingga saat ini belum tertuntaskan.
“Kemudian, selesaikan target PAD, recovery pasca pandemi, peningkatan produktifitas legislatif dan legislatif jangan molor, maksimalkan pendidikan dan selesaikan tata ruang yang semrawut. Kami organisasi mahasiswa ke sini (gedung DPRD) membawa delapan tuntutan yang belum terselesaikan,” katanya, Senin (10/8/2020).
Selama 13 tahun berdiri, ia mengatakan banyak persoalan dan permasalahan yang belum tuntas. Maka dari itu, pihaknya meminta Pemkot Serang dapat menyelesaikan dan memperbaikinya.
“Salah satunya terkait kemiskinan terstruktur yang terjadi, bahkan angka kemiskinan melonjak pesat sekitar 81 ribu kepala keluarga (KK),” ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, tentu saja menjadi sebuah gambaran betapa bobroknya Kota Serang. Kemiskinan itu pun menjadi sumber penyebab melambungnya angka pengangguran.
“Di Kota Serang, pengangguran mencapai 10 ribu, bahkan angka kekerasan pada anak mencapai 18 kasus pada pertengahan 2020. Kemudian, gizi buruk dan stunting pun terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris GMKI Cabang Serang Martin Ronaldo Pakpahan menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang belum serius menangani persoalan-persoalan yang ada di Kota Serang.
“Seperti sampah dan angka kemiskinan di Kota Serang yang mendapat peringkat satu se Banten,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan, PR lama terkait sampah sampai saat ini belum terselesaikan, justru sejumlah tempat sampah di pinggir jalan telah hilang dan rusak.
“Parahnya lagi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyalahkan masyarakat terhadap kerusakan dan kehilangan tempat sampah tersebut,” ujarnya. (Tri/Red)
