SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Warga yang berada didekat Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang, menolak rencana pengiriman 400 ton sampah dari Kota Tangerang Selatan. Hal itu lantaran, kondisi TPSA Cilowong saat ini rawan terjadi longsor serta sarana dan pra sarana di TPSA tersebut dianggap belum memadai.
Menanggapi hal itu, Walikota Serang Syafrudin berjanji tidak akan melanjutkan kerja sama tersebut jika ada warga satu kampung yang tidak menyetujuinya.
“Sampai hari ini masih ada yang pro kontra. Jadi perlu saya tegaskan, bahwa apabila masih ada yang tidak setuju, maka Pemkot Serang tidak akan nekad membuat perjanjian kerja sama. Jadi tidak ada (kerja sama),” ujarnya, Rabu (17/2/2021).
Menurutnya, jika kerja sama tersebut berjalan maka dipastikan dapat menguntungkan masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik tenaga kerja, kesehatan dan lain sebagainya.
“Karena di situ (Cilowong) ada potensi usaha juga. Pembuangan sampah itu ada potensi usaha, ada pemulung,” katanya.
Ia menegaskan, Rp 48 miliar dari hasil kerja sama tersebut seluruhnya untuk pembenahan TPSA Cilowong. Karena jika menggunakan APBD Kota Serang tidak akan mampu melakukan pembenahan untuk TPSA Cilowong.
“Kehadiran Tangsel dengan Rp 48 miliar sangat menguntungkan untuk TPSA kita. Kerja sama ini 100 persen untuk membenahi TPSA Cilowong. Kalau tahun ini untuk di sana semua, nanti tahun berikutnya baru bisa mencari keuntungan untuk yang lain,” ucapnya.
Untuk peralatan pengolahan sampah di TPSA Cilowong, Syafrudin mengakui untuk saat ini belum memadai. Karena mesin karbon yang dimiliki hanya mampu memproduksi 5-10 ton.
“Ya kalau maksimal sehari itu bisa 1000 ton. Tapi kan tergantung, kalau lebih banyak ya lebih pendek itu umurnya (TPSA Cilpwong),” tuturnya.
Lanjut Syafrudin, terkait permintaan warga agar Pemkot Serang memperhatikan kesehatan warga maupun yang lainnya akan ia pertimbangkan. Tapi jika permintaannya tidak masuk akal, ia tidak akan menyetujuinya.
“Kalau harus menanggung pendidikan SD sampe S3 itu persoalan tidak mungkin. Masa saya harus ngomong ke Tangsel seperti itu, malu-maluin, umpamanya di situ ada 1000 orang? Kami mengakomodir untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk perorangan,” jelasnya.
Terakhir ia menyampaikan, bahwa perjanjian kerja sama soal sampah ini belum final, karena baru hanya sebatas MoU dengan Pemkot Tangsel dan belum sampai ke spesifik pengolahan sampah.
“Kalau semuanya setuju akan saya sampaikan permohonan atau persetujuan ke dewan. Menunggu seluruh masyarakat setuju baru kita ajukan ke dewan. Kalau ada yang tidak setuju satu kampung atau dua kampung, pemerintah tidak akan pernah ada PKS (perjanjian kerja sama),” tandasnya. (Red)
