SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Lantaran tidak memiliki anggaran, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang tak bisa berbuat banyak untuk menangani atau melakukan pembinaan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, hingga manusia silver yang ada di Kota Serang.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto mengatakan, bahwa persoalan klasik bila pemerintah selalu beralasan karena tidak adanya anggaran. Hal itu menunjukkan, adanya suatu skema Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dinilai kurang tepat dalam memberikan anggaran.
“Tapi memang saya tidak bisa memungkiri itu, bahwa Dinas Sosial memiliki anggaran paling kecil, bahkan terkecil. Dalam hal ini selaku kuasa pengguna anggarannya adalah walikota, itu tidak memprioritaskan terkait program-program sosial,” katanya, Senin (15/3/2021).
Seharusnya, program sosial tersebut sejalan serta sebanding dengan program pembangunan dan infrastruktur.
“Bahkan pembangunan sumber daya manusia juga itu harus diprioritaskan. Termasuk program kemanusiaan dan sosial, itu harus sebanding,” ucapnya.
Menurutnya, Pemkot Serang hingga saat ini belum memprioritaskan kepentingan masyarakat. Bahkan belum sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, karena segala sesuatunya perlu dilakukan secara bersamaan.
“Tapi sampai hari ini, saya melihat secara langsung dari struktur APBD yang ada dan pengalokasian anggaran, saat ini yang dilakukan TAPD maupun tim badan anggaran belum sesuai dengan harapan masyarakat kecil. Karena APBD itu harus terasa di masyarakat, dan sampai hari ini itu belum terasa,” ujarnya.
Sementara, untuk pembangunan infrastruktur jalan itu sendiri, dia menuturkan, hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah atas.
“Karena mereka memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Tapi masyarakat kecil ini butuh sentuhan dan pembinaan, agar terlepas dari jeratan kemiskinan,” katanya.
Seperti sebagai contoh manusia silver di Kota Serang yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.
“Mereka itu butuh pembinaan, maka harus ada sebuah konsepsi dari pemerintah bagaimana caranya untuk membina mereka. Namun karena keterbatasan anggaran ini tidak mungkin semua terakomodir,” tuturnya.
Maka dari itu, Pemkot Serang harus melakukan sejumlah upaya dengan segala keterbatasan, sehingga tidak memakan banyak biaya untuk pembinaan.
“Konsepsinya harus jelas supaya tidak besar. Saya kira sangat sederhana, mari kita berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menemukan solusinya,” tandasnya. (Red)
