SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Di tengah larangan mudik, kebijakan pemerintah pusat mengizinkan sektor pariwisata beroperasi pada libur Lebaran membuat pemerintah daerah menjadi dilema.
Dikatakan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), bahwa melarang mudik namun tetap mengizinkan pariwisata buka akan berimbas terjadinya kerumunan di tempat wisata dan menjadi resiko penularan Covid-19 tinggi.
“Harusnya satu dilarang (mudik) ya dilarang udah (wisata). Kalau dilarang satu dibolehkan, ini kesulitan bagi pemerintah daerah. Gimana nanti implementasinya,” katanya, Kamis (8/4/2021).
WH mengaku bingung bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap para wisatawan, ditengah banyaknya tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi agar wisatawan menerapkan protokol kesehatan.
“Apakah kita satu-satu di masyarakat kita buat upaya penangkalan dengan prokes. Orang mandi di pantai bagaimana ngatur prokesnya. Ini menimbulkan persoalan kita di daerah dalam menata prokesnya,” ujarnya.
Apalagi, menurutnya, pengunjung yang datang ke sejumlah wisata di Banten bukan hanya dari luar daerah, namun juga wisatawan domestik atau dari dalam daerah. Selama pandemik Covid-19, masyarakat sudah bosen di rumah dan pasti akan pergi untuk berlibur sehingga akan membludak orang di tempat wisata.
“Dari kampung-kampung, dari gang-gang, masyarakat udah kegerahan lalu lari ke pantai lewat ojek, jalan kaki, tahun lalu dari wisata domestik dan bagaimana nanganinya,” katanya.
Kemudian, program vaksinasi terhadap masyarakat Banten baru menyentuh angka 330 ribu orang. Sementara, jumlah penduduk Banten hampir mencapai 12 juta orang, lalu hingga saat ini vaksin belum dikirim lagi oleh pusat.
“Vaksin susah juga, mau beli dimana? Siapa yang melakukan pengadaan?,” tandasnya. (Red)
