SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. Momentun yang diperingati setiap tanggal 9 Desember itu digelar melalui zoom meeting di Kantor Diskominfo Kota Serang, Kamis (9/12/2021).
Dikatakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, budaya korupsi harus benar-benar ditiadakan dan dihapus di Kota Serang. Karena dapat merugikan masyarakat, daerah, dan berimbas pada tata kelola pemerintahan di daerah.
“Tindak pidana korupsi banyak faktor yang dirugikan, seperti merugikan masyarakat, dan menghambat jalannya pembangunan di daerah. Maka, tindakan korupsi harus benar-benar dihilangkan mulai dari yang terkecil, seperti adanya gratifikasi,” katanya
Dalam agenda zoom meeting bersama Presiden RI Joko Widodo, dia menuturkan, bila secara tidak langsung Presiden menginstruksikan agar kepala daerah dan semua unsur pemerintahan menyudahi budaya korupsi.
“Dengan tema satu padu bangun budaya anti korupsi, dan itu secara tidak langsung menginstruksikan kepala daerah dan unsur pemerintahan daerah agar menyudahi budaya-budaya korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, yang paling berpotensi terjadinya korupsi diantaranya adalah perizinan, pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, dan sebagainya yang menyangkut ke dalam bidang pelayanan.
“Apalagi gratifikasi. Karena gratifikasi adalah cikal bakal korupsi, makanya harus ada pencegahannya. Oleh karena itu semua orang, khususnya di pemerintahan harus berkomitmen untuk bersama-sama menghilangkan budaya korupsi,” ujarnya.
Terkait amanat dari Presiden RI Joko Widodo dan Ketua KPK yang menginstruksikan untuk menghentikan tindak pidana korupsi, Subadri mengaku akan melakukan pemantauan dan pengawasan hingga ke tingkat bawah.
“Secara spesifik garis besarnya itu, agar budaya korupsi di tiap daerah sudah secepatnya dihilangkan. Dengan cara menyosialisasikan tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung terkait pengurusan izin yang dinilai terlalu banyak birokrasi dan aturan sehingga justru menyulitkan.
“Jadi sekarang tidak ada lagi pengurusan perizinan yang terlalu banyak ongkos. Supaya mempercepat perizinan, yang tentunya akan berdampak pada bertambahnya investasi, serta memberikan kenyamanan terhadap para investor,” tandasnya. (Red)
