SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, menilai pembentukan kampung wisata di Kota Serang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang hanya sekedar seremonial belaka, tanpa adanya tindak lanjut dan pengelolaan yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu bukti nyatanya adalah Kampung Wisata Karodangan di Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan yang kini tidak lagi berjalan atau mandeg.
Anggota Komisi II DPRD Kota Serang Fraksi PKS, Muhtar Effendi mengatakan, Pemkot Serang jangan hanya sebatas melakukan aksi seremonial dalam pengelolaan objek wisata, yang dalam hal ini membentuk kawasan atau kampung wisata. Namun, pada pelaksanaannya tidak terkelola dengan baik, bahkan terkesan terabaikan.
“Menciptakan tempat wisata itu jangan hanya sekedar seremonial, seperti di Kampung Wisata Karodangan. Harus betul-betul konsen dan melakukan pembinaan, supaya potensi yang ada mendapat feedback untuk menyumbang pendapatan atau PAD Kota Serang,” katanya, Minggu (16/7/2023).
Menurut dia, kampung wisata atau pun tempat wisata merupakan kebutuhan bagi masyarakat dan menguntungkan bagi pemerintah daerah.
Apabila, bisa dikelola dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sumber pendapatan, jangan hanya sekedar membuat perencanaan namun ditinggal begitu saja, seperti Kampung Wisata Karodangan.
“Yang jelas butuh perhatian dan keterlibatan semua pihak. Sampai saat ini saya lihat belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk mengelola kampung wisata. Justru, masyarakat di sini (Karodangan) berjuang sendiri untuk menciptakan kepariwisataan,” ujarnya.
Padahal, kata dia, apabila Pemkot Serang dapat mengelola dan fokus terhadap kampung wisata, salah satunya Kampung Karodangan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun bukan hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan kontribusi daerah.
Namun, sayangnya pemerintah tidak memperhatikan potensi tersebut, dan hanya sebatas seremonial saja.
“Pariwisata tidak akan berjalan apabila hanya dilakukan sebatas seremonial saja. Karena dibutuhkan pembinaan, pengelolaan serta kolaborasi baik masyarakat maupun dukungan pemerintah. Yang pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat di lingkungan itu,” tuturnya.
Misalnya, dengan adanya kampung wisata, bukan hal yang sulit untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Kemudian, apabila berbicara soal keterbatasan anggaran, pemerintah dapat menggaet pihak swasta untuk pengelolaan potensi wisata yang ada. Sehingga, kesejahteraan masyarakat didapat, dan sumber pendapatan pun meningkat.
“Harusnya pemerintah melakukan upaya-upaya itu. Makanya kami, dari DPRD selalu mendorong kepariwisataan sebagai penunjang pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan. Pemkot harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak dan stakeholder,” tandasnya. (Red)
