SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Banten, melarang keras kadernya menggunakan atribut organisasi GP Ansor untuk mengkampanyekan calon Presiden, Kepala Daerah maupun calon legislatif pada Pemilu 2023.
Larangan tersebut merespon keluarnya Surat Instruksi dengan nomor: 4173/PP/SR-01/IX/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP GP Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman. Instruksi itu dikeluarkan guna mengantisipasi eskalasi politik yang makin meningkat.
Ketua PW GP Ansor Provinsi Banten, Ahmad Nuri mengatakan, surat edaran dari PP GP Ansor itu bersifat mutlak untuk dipatuhi oleh seluruh kader. Karena, kata Nuri, GP Ansor ini organisasi independen dan otonom tidak berafiliasi ke partai politik manapun.
“Dalam hal apapun Ansor menggunakan politik kebangsaan, politik yang tetap mengusung bagaimana empat pilar dilaksanakan, soal siapa calonnya dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada nanti itu sah sah saja silahkan, yang penting kita mendukung politik kebangsaan, politik yang tidak mendukung person to person, partai to partai, politik kebangsaan yang kita usung,” katanya, Senin (11/9/2023).
Nuri menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi ke seluruh kadernya ke tingkat ranting, agar seluruh kader Ansor dilarang menggunakan atribut, bendera, logo Ansor Banten untuk mendukung salah satu calon.
“Ini tegas, siapa saja yang melakukan itu maka akan diberikan sanksi oleh PP GP Ansor,” ujarnya.
Pengurus GP Ansor, kata Nuri, tidak segan-segan untuk memecat kadernya yang menyalahgunakan nama besar GP Ansor untuk kepentingan politik.
“Dipecat, nanti kita peringatkan tergantung nanti tindakannya seperti apa, kalau sudah melakukan itu kan berarti sudah melalukan indispliner maka akan dilakukan sanksi, pemanggilan hingga pemecatan,” ujarnya.
Diketahui, saat ini ada sekita 98.000 lebih kader GP Ansor di Banten. Ahmad Nuri mengatakan, diwaktu dekat pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan pengurus cabang dan ranting untuk memasifkan instruksi dari PP GP Ansor.
“Gampang kita tinggal memantau, kan kita sudah mempunyai ranting jadi terpantau siapa yang melakukan tindakan indisipliner dan tidak mengindahkan surat edaran itu, nanti saya akan mengadakan Rapat Koordinasi wilayah supaya surat edaran ini berjalan efektif di setiap wilayah,” ucapnya.
Nuri menuturkan, Wilayah Provinsi Banten ini sangat menggairahkan untuk didatangi oleh calon Presiden untuk meningkatkan elektabilitas dan bersilaturahmi dengan para ulama.
“Karena tanah Banten ini menurut saya banyak karomahnya. Jadi siapapun yang datang ke Banten itu niat untuk silaturahmi dan meningkatkan elektabilitas,” katanya.
Selain itu, GP Ansor juga, kata Nuri, menolak calon Presiden, Kepala Daerah dan calon Legislatif itu menggunakan ayat-ayat, hujah-hujah dan simbol keagamaan untuk melegitimasi perilakunya dalam merebut kekuasaan.
‘Harapannya kontestasi politik ini memberikan kebahagiaan kepada umat dengan cara melakukan program, dialektikanya program, siapapun calonnya berikan gampang ekspetasi kepada umat dengan program-programnya,” ujarnya.
Ia mengajak kepada seluruh kader dan para calon yang akan berkompetisi di Pemilu 2023 agar mereduksi dalam menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan elektabilitas.
“Ajak masyarakat untuk berkompetisi secara sehat, ajak kerahnya secara sehat dan mampu menghasilkan dimensi kepemimpinan yang bagus, siapapun yang jadi, Ansor akan samina wathona,” tandasnya.
