SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dalam rangka meminimalisir rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berencana akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk meminta bantuan anggaran perbaikan RTLH di Kota Serang.
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Yedi Rahmat mengatakan, pihaknya akan berupaya menjalin koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat membantu penganggaran di Kota Serang.
“Nanti kami akan berusaha berkoordinasi dengan Kementerian PUPR supaya memberikan bantuan CSR,” katanya, Senin (11/12/2023).
Maka dari itu, saat ini pihaknya akan mulai melakukan pendataan serta verifikasi dan validasi terkait jumlah rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni.
“Tinggal nanti menunggu data dari kepala dinas (DPKP). Mudah-mudahan, bisa berjalan dengan baik, dan akan kami prioritaskan,” ujarnya.
Menurut dia, program tersebut menjadi salah satu prioritas karena menyangkut kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, ke depan penganggarannya dapat lebih besar dari tahun ini, dan rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni bisa terakomodir secara keseluruhan, meski dengan beberapa tahapan.
“Mudah-mudahan ke depan bantuan Baznas bisa dengan bedah rumah. Karena saya pribadi sudah komunikasi dengan kawan-kawan di Baznas pusat. Ini juga kan bentuk pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Serang Novriady Eka Putra mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan serta validasi terhadap sejumlah rumah yang masuk dalam program rumah tidak layak huni. Sebab, terdapat beberapa warga yang saat ini melakukan pembangunan atau perbaikan rumah secara mandiri.
“Nanti kami validasi lagi terkait update seperti apa kondisi sebenarnya. Karena ada masyarakat yang sudah membangun sendiri, dengan swadaya. Makanya nanti diverifikasi lagi,” jelasnya. (Red)
