SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang mencatat, sekitar 10.000 warga Kota Serang belum bisa tercover pembiayaan BPJS Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) di tahun 2024 dan masuk dalam daftar tunggu atau antrean.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos Kota Serang, Tanlia mengatakan, sekitar 10.000 warga Kota Serang mengajukan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Namun, belum bisa dicover oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang karena kuota dan anggarannya terbatas.
“Untuk yang mengajukan sudah cukup banyak. Untuk saat ini daftar tunggunya sudah hampir 10.000. Jadi, yang 10.000 jiwa ini belum bisa kami ajukan ke BPJS, karena kuota yang tersisa sedikit,” katanya, Rabu (11/9/2024).
Saat ini, dikatakan dia, untuk PBI yang tercatat dan dicover oleh Pemkot Serang hampir sekitar 42.689 jiwa, dari kuota yang tersedia sebanyak 43.000. Namun, pihaknya tidak menghabiskan kuota tersebut sebagai antisipasi apabila ada warga yang hendak melahirkan atau bayi lahir.
“Jadi ada pola untuk bayi baru lahir atau BL. Kami mengkhawatirkan ada kondisi urgent pada bayi baru lahir itu. Makanya, sisa kuota itu tidak pernah kami habiskan, karena khawatir ada kebutuhan yang lebih urgent,” ujarnya.
Diakui dia, tahun ini usulan atau pengajuan PBI BPJS Kesehatan di Kota Serang cukup banyak, bahkan membeludak, tetapi kuota yang tersedia tidak mencukupi. Sehingga, pihaknya memilih dan memilah penerima yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu.
“Usulannya memang agak membeludak tahun ini. Makanya kami mendahulukan pasien atau pengusul yang ada surat lampiran dari dari nakes bahwa dia Ini membutuhkan (Penanganan) segera. Itu yang kami dahulukan,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Yedi Rahmat membenarkan, jika kuota yang dapat dicover oleh Pemkot Serang hanya sekitar 43.000 jiwa, sedangkan saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 42.689 jiwa, sehingga daftar tunggu pengajuan lainnya belum bisa tercover.
“Sampai saat ini yang sudah terdaftar 42.689 orang, dengan kuota sekitar 43.000, memang karena keterbatasan anggaran. Tapi kami tetap melayani masyarakat,” ucapnya. (Red)
