SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pelantikan pengurus baru Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Serang yang digelar hari Senin (4/8/2025) oleh Walikota Serang Budi Rustandi menuai protes keras dari Ketua FKUB aktif periode 2021–2026, Amas Tajudin.
Ketua FKUB Kota Serang, Amas Tajudin menilai pelantikan pengurus FKUB baru yang diketuai oleh Matin Syarkowi tersebut merupakan sebagai bentuk kudeta terhadap kepengurusan yang sah dan masih aktif secara hukum hingga Maret 2026.
“Saya terus terang belum mengetahui ada pelantikan FKUB hari ini. Tidak ada satu pun informasi dari Pemkot, Kesbangpol, atau pihak manapun. Kami masih aktif sampai Maret 2026,” tegas Amas, Senin (4/8/2025).
Amas Tajudin mengatakan, dirinya sangat menyayangkan keputusan Walikota Serang yang mengganti pengurus tanpa komunikasi atau pemberitahuan resmi, padahal masa jabatan dirinya masih berlaku hingga 2026.
“Saya menginformasikan kepada Pak Walikota, Anda telah keliru. Matin Syarkowi anda telah melakukan kudeta. Ini masih berlaku sampai 2026. Saya tegaskan lagi, ini terjadi kudeta, sekali lagi kudeta, Matin Syarkowi kudeta,” tegasnya.
Ia menilai langkah Walikota mengganti pengurus FKUB dilakukan tanpa verifikasi dan tidak mengindahkan asas musyawarah. Bahkan, menurutnya, tidak ada komunikasi sama sekali dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
“Kalau mau mengganti, apa salahnya undang saya? Setidaknya telepon saya. Beritahukan, ini kepentingan ke depan. Tapi itu tidak dilakukan. Saya malah menduga Walikota punya atasan lain dalam hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Amas menegaskan, sikap sepihak ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh seorang Walikota Serang.
“Untuk kasus FKUB, iya. Dia (Walikota) tidak melakukan komunikasi secara efektif. Buktinya, tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba diganti. Ini contoh buruk,” ucapnya.
Amas juga mempertanyakan motif di balik pergantian total seluruh pengurus FKUB Kota Serang yang ia pimpin. Ia menduga ada faktor politik dibaliknya, meski dirinya menolak terlibat dalam politik praktis.
“Kalau yang salah hanya saya, ya mestinya saya saja yang diganti, bukan seluruh pengurus. Saya tidak pernah memihak pasangan calon manapun dalam Pilkada. Tapi kalau itu jadi alasan, sangat tidak logis. FKUB ini lembaga netral untuk menjaga kerukunan, bukan arena politik,” tandasnya. (Red)
