SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah bersiap melaksanakan proyek perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan secara masif pada tahun 2026 ini.
Walikota Serang, Budi Rustandi, memastikan bahwa nota penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) telah diterbitkan, yang akan diprioritaskan sepenuhnya untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan di berbagai titik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Walikota Serang sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur publik yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.
Budi Rustandi mengungkapkan, bahwa proyek perbaikan jalan tahun ini merupakan yang paling banyak sejak Kota Serang berdiri.
Saat ini, sejumlah proyek besar, termasuk perbaikan jalan di kawasan Taktakan, sedang dalam tahap proses lelang.
“Ini tahun ini paling banyak ya, di era pemerintahan Kota Serang berdiri. Ini paling banyak jalan yang bisa dilihat dari mulai tahap-tahap lelang semua, skalanya besar,” kata Budi, Kamis (26/2/2026).
Pemerintah Kota Serang menargetkan seluruh proses pengerjaan dapat diselesaikan pada tahun ini.
Terkait hal tersebut, Walikota meminta masyarakat untuk bersabar mengingat adanya tahapan administrasi keuangan negara yang wajib dilalui sebelum pengerjaan fisik dapat dimulai.
Guna merealisasikan target tersebut, Pemkot Serang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui koordinasi dan lobi strategis, Pemkot berhasil mengamankan dana dari berbagai sumber, termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sebesar Rp55 miliar.
Serta dukungan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Hasil lobi kementerian, provinsi, dan ini kita dapat pembangunan di atas Rp100 miliar, hampir Rp150 miliar. Itu di luar APBD. Kita alhamdulillah kolaborasinya bagus dengan pusat dan Pak Gubernur,” paparnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Serang menerapkan dua strategi penanganan infrastruktur jalan. Untuk peningkatan kualitas jangka panjang, pemerintah akan memprioritaskan metode betonisasi.
Sementara itu, untuk penanganan darurat dan pemeliharaan jalan berlubang berdasarkan laporan masyarakat, Pemkot akan menggunakan metode hotmix agar jalan segera dapat dilalui dengan aman.
Pemkot Serang juga sangat terbuka terhadap laporan warga terkait kondisi fasilitas umum.
Budi Rustandi menegaskan bahwa kolaborasi informasi dari masyarakat sangat membantu pemerintah dalam merespons cepat berbagai aduan, mulai dari jalan berlubang hingga kerusakan pintu air yang berpotensi memicu banjir.
Selain alokasi anggaran negara, sejumlah proyek infrastruktur seperti sodetan Simpang Lima dan Jalan Cikulur turut didukung oleh program Corporate Social Responsibility (CSR).
Budi Rustandi meluruskan pandangan yang keliru di sebagian masyarakat terkait pengelolaan dana tersebut.
Walikota Serang menegaskan bahwa dana CSR tidak masuk atau dikelola oleh kas Pemkot maupun dirinya pribadi, melainkan dieksekusi dan dibangun secara langsung oleh pihak perusahaan penyedia CSR.
“Mereka sendiri yang bangun, bukan saya yang pegang uangnya atau yang membayar. Ini perlu diluruskan agar masyarakat paham dan tidak salah persepsi terkait transparansi,” tandasnya. (Red)
