SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono dituding memecah, mengadu domba dan membuat gaduh kader di Provinsi Banten.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Wilayah (DPW) PPP Banten, Subadri Usuludin. Kata dia, tudingan tersebut sangat beralasan. Di mana PPP saat ini sedang berpolemik di pusat. Bahkan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat masih bersidang dua pokok perkara. Yang pertama tentang Muktamar X PPP pada 27 September 2025 di Ancol dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Banten.
Subadri mengungkapkan, saat ini belum ada putusan inkrah, akan tetapi pimpinan DPW PPP Banten versi Muhamad Mardiono yang diketuai oleh Neng Siti Julaiha, ingin mengambil alih Kantor DPW Banten di Jl. Mayor HM. Muslih No 50 Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang.
“Yang bersangkutan malah ingin mengadakan rapat harian di kantor itu pada Rabu (29/7/2026) melalui surat yang edaran bernomor 25/INT/DPW-PPP/VII/2026,” katanya, Rabu (29/7/2026).
“Hei, pemiliknya masih kami. Kita masih bersidang, belum ada putusan inkrah. Sabar lah dulu. Hormati hukum yang berlaku. Pak Muhamad Mardiono juga jangan mengadu domba kader PPP di Banten dong. Tidak mencerminkan nasionalis, tidak punya ketokohan,” imbuh Subadri.
Patut diingat, kata Subadri, SK Plt DPW Banten adalah cacat formil. “Yang tandatangan Ketua Umum (Ketum) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen). Yang sah adalah Ketua umum dan Sekretaris. Bila putusan PN Jakarta Pusat sudah inkrah dan kami dinyatakan kalah, ya tenang saja, kita pun akan legowo, tidak mau menguasai kantor yang bukan kami,” ucapnya.
Hanya saja, bila seperti ini terus berlanjut, pihaknya akan melawan sampai Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mendengar dan menegur Huhamad Mardiono yang merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, agar tidak bikin gaduh di daerah apalagi di Banten.
Sekretaris DPW PPP Banten, Ahmad Fauzi meminta kubu Neng Siti Julaiha harus sadar bahwa mereka pun bukan DPW PPP Banten yang legal.
“Ngomongin kita masa bhaktinya habis. Padahal tidak ada. Dan masih berproses hukum kan. Kalau saya bilang sih kita ini status quo. Bila mereka ingin diakui, yang bereskan saja dulu Sknya. Jangan Ketum dan Wasekjen yang tandatangan, namun Ketua Umum dan Sekretaris,” tegasnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Cilegon, Sahruji, menyatakan akan melawan. “Bila berani ambil alih sekretariat kami, akan kami pertahankan. Beres saja dulu di PN Jakarta Pusat,” pesannya. (Red)
