SERANG, BI – Komisi I DPRD Kota Serang memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, terkait stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini milik PT Indomobil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
Dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Bambang Janoko, lantaran SPBU mini milik PT Indomobil yang tak berizin, Pemkot Serang menurutnya tidak mendapat pemasukan.
“Kita tadi panggil DPMPTSP untuk memastikan perizinan dari SPBU mini yang sekarang sudah mulai beroperasi di Kota Serang, dan katanya memang benar belum ada izinnya,” ujar Bambang, ditemui di DPRD Kota Serang, Senin (6/7/2020).
Ia mengaku akan kembali memanggil berbagai pihak, mulai dari DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga pihak PT Indomobil. Pemanggilan tersebut, akan dilakukan pekan ini. Sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat.
“Iya semua pihak tentu akan kami panggil lagi, termasuk pengusahanya. Kenapa membuat kegiatan usaha tapi perizinannya belum ada, paling nanti Kamis ini akan kami panggil,” katanya.
Bambang menjelaskan, bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha, harus mendapatkan izin di daerah, mulai dari izin mendirikan bangunan, hingga lingkungan hidup.
“Jadi untuk membangun harus ada ketentuan di daerahnya, apa saja yang harus ditempuh, kalau tidak ada yang tidak bisa beroperasi,” ucap dia.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Non Perizinan A, DPMPTSP Kota Serang Sugiri mengatakan, sampai saat ini SPBU mini Indomobil atau Indostation tersebut belum memiliki izin. Bahkan pihaknya telah memberikan surat teguran sejak April lalu untuk mengurusi perizinan.
“Ya kami sudah lakukan teguran waktu April, kami terus berusaha untuk memanggil tapi sampai sekarang tidak ada respon,” ujar Sugiri.
Kata dia, bila sampai Juli ini tidak ada itikad baik dari perusahaan SPBU mini tersebut, maka terpaksa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kota Serang agar dilakukan penyegelan.
“Kita ada beberapa proses, mulai dari tahap teguran, kemudian cek di lapangan. Tapi kalau memang tidak ada niat baik, maka kami akan koordinasi dengan Satpol PP,” jelasnya. (Rir/Red)
