SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pada gelaran Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan akan dihelat pada Januari 2021 di Makassar, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Banten menyerukan kepada seluruh DPC PPP se-Banten untuk mendukung Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono menjadi Ketua Umum PPP.
Dikatakan Plt Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Subadri Ushuludin, bahwa pertimbangan dirinya mengusung Mardiono menjadi Ketum PPP lantaran Mardiono putra daerah Banten, selain itu ia juga merupakan kader internal parpol berlambang Ka’bah asal Banten.
“Jadi kita lebih mahabah ke pak Mardiono, jujur aja kalau Provinsi Banten. Ya bagus ke yang lain, tapi saya serukan, instruksikan kepada DPC-DPC yang ada di seluruh Banten agar mendukung pak Mardiono,” katanya, Sabtu (7/11/2020).
Selain Mardiono, ia menyebutkan nama-nama kandidat yang bakal meramaikan bursa calon Ketua Umum pada Muktamar Nasional PPP mendatang, diantaranya Suharso Monoarfa, Khofifah Endar Prawansa, Gus Yasin, dan Sandiaga Uno. Namun sebelum resmi digelar Muktamar, PPP terlebih dahulu akan melaksanakan pra Mukhtamar untuk memutuskan siapa yang boleh mencalonkan, siapa yang tidak boleh mencalonkan.
“Tapi kembali lagi kita tidak berandai-andai. Semua calon juga baik, tapi sepanjang dalam rangka ingin membangun dan membawa PPP yang lebih baik ya sah-sah saja. Tapi tentu PPP ada AD/ARTnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, bila Mardiono memiliki keseriusan maju mencalonkan menjadi ketum pada Muktamar mendatang, pihaknya siap mengusung putra daerah.
“Kalau pak Mardiono nya ada keseriusan ya tentu yang kami lakukan bela suku. Semua suku baik. Kebetulan untuk mencalonkan Ketua Umum DPP PPP ini ada dari suku kita, maka kita dukung Pak Mardiono,” tegas Subadri yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Serang ini.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Muktamar IX PPP yang sedianya akan digelar pada pertengahan Desember tahun 2020. Namun karena ada perhelatan politik di masing-masing kabupaten/kota, maka agenda Muktamar diundur pada awal tahun 2021.
“Hasil pertemuan di Semarang kemarin, semua DPW meminta agar waktunya diundur pada Januari 2021 sekaligus harlah PPP. Pertama, Desember itu bertepatan dengan adanya perhelatan politik di masing-masing kota. Banyak kader PPP juga yang mengikuti pada pilkada,” jelasnya. (Red)
