SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Ditreskrimsus Polda Banten berhasil mengungkap kecurangan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Gorda Nomor : 34-42117 di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, pada Senin (6/6/2022).
Dikatakan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Shinto Silitonga, pada saat dilakukan pengecekan di lokasi, benar adanya kegiatan penjualan BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite dan Solar dengan cara memodifikasi mesin dispenser menggunakan alat berupa remote control.
“Atas perkara tersebut, Polda Banten menetapkan dua orang tersangka yakni BP (68) berperan sebagai manager SPBU dan FT (61) berperan sebagai pemilik tempat usaha SPBU,” ujar Shinto, Rabu (22/6/2022).
Kasubbid I Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Banten, Kompol Chandra Sasongko mengatakan, para pelaku dengan sengaja menambahkan komponen elektrik remote control serta saklar otomatis pada dispenser SPBU.
“Dalam memperdagangkan BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar yang mengakibatkan tidak sesuai dengan ukuran takaran timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih, atau jumlah yang sebenarnya,” kata Chandra.
Chandra menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kecurangan penjualan BBM tersebut telah beroperasi sejak 2016 sampai Juni 2022 dan mendapatkan keuntungan ekonimis.
“Dari hasil pemeriksaan para pelaku menjalankan kecurangan penjualan BBM ini mendapat keuntungan sebesar 4-5 juta per hari dengan jumlah keuntungan sekitar Rp7 miliar,” jelasnya.
Chandra memgungkapkan, dalam pengungkapan kasus ini penyidik menyita beberapa barang bukti di TKP yakni 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundel slip setoran margin, 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU Nomor : 34-42117, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran.
“Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 8 ayat 1 huruf c Jo Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 27, Pasal 30 Jo Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat 1 dan atau Pasal 56 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara,” tandasnya. (Red)
