Penulis: Wahyu Priyatna Mahasiswa UNPAM | Editor: Lili Wasli
BANTENINTENS.CO.ID – Dalam setiap sistem demokrasi, legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang muncul di tengah masyarakat.
Keberhasilan sebuah negara dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik sangat bergantung pada sejauh mana anggota legislatif dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Hal tersebut belum bisa memaksimalkan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena masih banyaknya kritik terhadap kinerja legislatif, terutama terkait dengan lambannya respons terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
Respons Terhadap Krisis Ekonomi dan Sosial
Indonesia, seperti banyak negara lainnya, sering kali menghadapi krisis ekonomi dan sosial yang memengaruhi kehidupan rakyat. Krisis ekonomi global, pandemi, bencana alam, dan ketimpangan sosial adalah beberapa contoh tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari legislatif.
Dalam kondisi seperti ini, legislatif seharusnya dapat bertindak cepat untuk mengesahkan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, stimulus ekonomi, atau program pemulihan. Hal tersebur terkadang legislatif terjebak dalam politisasi yang memperlambat pengambilan keputusan.
Untuk itu, dibutuhkan anggota legislatif yang memiliki visi jauh ke depan dan mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu. Respons yang lambat hanya akan memperburuk keadaan dan menyulitkan masyarakat yang sedang kesulitan.
Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh legislatif adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sering kali dihasilkan dari kurangnya komunikasi antara legislatif dan rakyat.
Oleh karena itu, legislatif yang responsif harus mampu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, memastikan bahwa suara mereka didengar, dan menciptakan kebijakan yang relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam konteks ini, teknologi informasi dapat memainkan peran yang sangat penting. Dengan memanfaatkan platform digital, legislatif dapat lebih mudah mengakses masukan dari masyarakat dan menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan yang sedang dirancang. Melalui cara ini, transparansi dalam pembuatan kebijakan dapat ditingkatkan, dan rakyat dapat merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi.
Sebagai representasi dari rakyat, legislatif harus mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat, legislatif yang responsif akan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari setiap anggota legislatif untuk bekerja lebih keras, lebih transparan, dan lebih mendengarkan suara rakyat agar dapat mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa depan. (***)
