Ditulis oleh: Lidya Nurjannah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Kampus Serang
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, kami mempelajari bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan proyek fisik, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Provinsi Banten, pembangunan sering ditampilkan melalui keberadaan kawasan industri, infrastruktur jalan, dan investasi berskala besar.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, pembangunan tersebut belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah. Dalam konteks ini, pendekatan community development menjadi alternatif pembangunan yang relevan dan perlu diperjuangkan. Banten memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota sekaligus kawasan industri nasional. Ironisnya, potensi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Di wilayah selatan Banten, misalnya, masih ditemukan desa dengan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang terbatas.
Dalam kajian Ilmu Pemerintahan, pembangunan ideal seharusnya berorientasi pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Community development menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat. Pendekatan community development menjadi penting karena banyak persoalan di Banten bersifat struktural.
Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia produktif, tidak selalu disebabkan oleh minimnya lapangan kerja, tetapi oleh ketidaksesuaian keterampilan masyarakat dengan kebutuhan lokal. Program pelatihan berbasis komunitas, penguatan UMKM desa, serta pengelolaan potensi lokal seperti pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi solusi konkret yang berkelanjutan. Jika masyarakat diberi ruang untuk berinisiatif dan didampingi secara tepat, mereka mampu menciptakan kemandirian ekonomi.
Selain aspek ekonomi, community development juga memiliki dimensi sosial dan politik. Dalam perspektif pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dari demokrasi lokal. Di Banten, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan masih cenderung formal dan prosedural. Musyawarah perencanaan pembangunan sering kali menjadi rutinitas administratif tanpa ruang dialog yang substansial.
Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat mendorong adanya ruang partisipasi yang lebih bermakna, di mana aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi. Peran pemerintah daerah dalam pendekatan ini tidak lagi sebagai aktor dominan, melainkan sebagai fasilitator dan pendamping. Pemerintah perlu membuka akses informasi, memperkuat kapasitas aparatur desa, serta memastikan kebijakan berpihak pada kelompok rentan.
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, kami memiliki posisi strategis untuk mengawal arah pembangunan daerah. Kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang kritik dan refleksi kebijakan publik. Melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan advokasi, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mendorong model pembangunan yang lebih partisipatif. Kegiatan KKN, riset kebijakan desa, hingga pendampingan UMKM merupakan contoh nyata peran mahasiswa dalam praktik community development.
Lebih jauh, mahasiswa perlu mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengukur keberhasilan pembangunan dari indikator makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Apakah pembangunan mampu mengurangi ketimpangan? Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan agar pembangunan tidak kehilangan orientasi keadilan sosial.
Community development menawarkan jalan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, pendekatan ini bukan sekadar konsep teoritis, melainkan agenda perjuangan intelektual dan sosial. Dengan menguatkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, Banten tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang sebagai daerah yang berdaulat, berdaya, dan demokratis.
1. Pembangunan Banten dan Paradigma yang Masih Elitis
Pembangunan di Provinsi Banten selama ini sering dipersepsikan sebagai pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan kawasan industri di wilayah Tangerang Raya dan proyek infrastruktur strategis kerap dijadikan indikator keberhasilan. Secara makro, pertumbuhan ekonomi Banten relatif stabil dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penting untuk melihat bahwa pembangunan tidak berhenti pada angka pertumbuhan, melainkan pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah selatan Banten. Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang bersifat elitis dan terpusat belum mampu menjawab persoalan sosial secara menyeluruh.
2. Potret Ketimpangan Wilayah dan Sosial
Ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan serius di Banten. Wilayah utara, khususnya kawasan industri dan perkotaan, menikmati akses ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan wilayah selatan yang didominasi desa agraris dan pesisir. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah selatan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Selain itu, tingginya angka pengangguran usia muda menjadi tantangan tersendiri.
Banyak lulusan usia produktif belum terserap secara optimal di pasar kerja, terutama di daerah nonindustri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, ketimpangan ini merupakan indikasi lemahnya kebijakan publik yang responsif dan partisipatif.
3. Community Development sebagai Pendekatan Alternatif
Pendekatan community development hadir sebagai alternatif pembangunan yang lebih inklusif. Pendekatan ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam praktiknya, pembangunan berbasis masyarakat terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program.
Berbagai studi kebijakan menunjukkan bahwa program pembangunan yang melibatkan masyarakat cenderung lebih efektif dan tepat sasaran. Di tingkat desa, misalnya, program pemberdayaan yang dirancang bersama masyarakat lebih mampu menjawab kebutuhan lokal dibandingkan program seragam dari pemerintah pusat atau daerah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi fokus kajian Ilmu Pemerintahan.
4. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Banten memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, mulai dari UMKM, pertanian, perikanan, hingga pariwisata desa. Berdasarkan data pemerintah daerah, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala permodalan, pemasaran, dan pendampingan usaha.
Pendekatan community development mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengelolaan potensi lokal secara kolektif. Contohnya, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat identitas lokal. Pendekatan ini lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan jangka pendek yang bersifat karitatif.
5. Partisipasi Publik dan Kualitas Demokrasi Lokal
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi lokal. Namun, partisipasi publik di Banten masih cenderung bersifat prosedural. Forum-forum perencanaan pembangunan sering kali hanya menjadi formalitas tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Padahal, berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi publik berkontribusi pada kegagalan program pembangunan.
Community development mendorong partisipasi yang lebih substantif, di mana masyarakat tidak hanya hadir, tetapi juga memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan. Dalam perspektif mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penguatan partisipasi publik adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang adil dan responsif.
6. Pemerintah Daerah dan Prinsip Good Governance
Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menuntut perubahan peran pemerintah daerah. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal, melainkan fasilitator yang memperkuat kapasitas masyarakat. Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi landasan utama. Data evaluasi pelayanan publik menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah di Banten perlu membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
7. Peran Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam Praktik Community Development
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Melalui kegiatan KKN, penelitian lapangan, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat terlibat langsung dalam praktik community development. Tidak sedikit program pengabdian mahasiswa yang mampu membantu desa dalam pemetaan potensi, penguatan kelembagaan, dan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Peran ini penting karena mahasiswa tidak hanya mengkritisi kebijakan, tetapi juga turut menawarkan solusi berbasis pengetahuan dan realitas lapangan. Dengan demikian, kampus menjadi ruang produksi kebijakan alternatif yang berpihak pada masyarakat.
8. Penutup: Membangun Banten dari Akar Rumput
Pembangunan Banten membutuhkan perubahan paradigma dari pembangunan yang elitis menuju pembangunan yang partisipatif. Community development menawarkan pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan membumi. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, Banten tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang secara sosial dan demokratis.
Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, mengawal pembangunan berbasis masyarakat bukan sekadar tugas akademik, melainkan tanggung jawab moral. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang dirasakan, dimiliki, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.
