SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), sejumlah bendera dan atribut Partai Demokrat yang terpasang di sepanjang Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani hingga Jembatan Bogeg ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, pada Jumat (31/7/2026).
Meski banyak atribut Partai Demokrat yang dicopot, Satpol PP Kota Serang menegaskan penertiban tidak hanya menyasar atribut Partai Demokrat.
Seluruh baliho, spanduk, maupun bendera yang dipasang di lokasi yang tidak diperbolehkan turut diamankan sebagai bagian dari penegakan Perda K3.
Kepala Satpol PP Kota Serang, Heri Hadi menjelaskan, pemasangan media luar ruang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Reklame diperbolehkan pada titik-titik resmi yang telah disediakan, sedangkan pemasangan di median jalan, pagar, pohon, maupun fasilitas umum lainnya tidak dibenarkan.
“Di luar itu, apalagi di median, di pagar, di pohon, itu jelas di aturan tidak boleh, apa pun itu,” katanya saat dikonfirmasi.
Ia mengatakan penertiban yang dilakukan merupakan rangkaian kegiatan yang telah berjalan sebelumnya dan bukan hanya karena adanya Musda Partai Demokrat.
“Makanya kita amankan, kita sterilkan. Kegiatan penertiban itu bukan hanya hari ini saja. tapi sebelumnya juga kita lakukan, tidak hanya sterilkan yang menyangkut event Demokrat, tapi semua,” ujarnya.
Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP telah berkoordinasi dengan panitia Musda Partai Demokrat.
Panitia dipersilakan memasang atribut di sekitar lokasi kegiatan, sementara atribut yang berada di luar area acara diminta untuk ditertibkan.
“Kemarin saya arahkan, silakan tapi di tempat yang sekitar acara saja. Yang di luar itu kami sterilkan,” katanya.
Kasatpol PP menyebut penertiban difokuskan pada titik-titik di luar kawasan kegiatan, termasuk sepanjang Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Jembatan Bogeg.
“Termasuk di Jembatan Bogeg, banyak tuh. Kemarin tidak saya rekomendasikan di situ. Sebelumnya, saya konfirmasi lagi ke panitia terkait titik-titik pemasangan. Mereka menyetujui,” ujarnya.
Ia menambahkan, panitia juga berkomitmen membersihkan atribut yang masih terpasang di sekitar lokasi acara setelah Musda selesai.
“Sesuai komitmen, nanti di sekitar acara maksimal malam harus steril lagi. Kalau misalnya besok belum steril, kami yang sterilkan,” katanya.
Terkait dasar hukum penertiban, Kasatpol PP menyebut pihaknya mengacu pada ketentuan daerah mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3), termasuk larangan memasang baliho, spanduk, dan bendera di lokasi yang tidak diperuntukkan.
Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden dalam menjaga kebersihan dan estetika kota dalam Program Indonesia Asri.
Ia memastikan setiap penertiban dilakukan melalui komunikasi dengan pihak terkait dan bukan tindakan sepihak.
“Yang jelas kita bergerak itu bukan tanpa dasar, juga bukan tanpa adab. Kita sudah konfirmasi,” tegasnya. (Red)
