SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-19 Kota Serang, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa melalui sarasehan yang digelar di Teater Koffie, Senin (10/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terkait pembangunan daerah secara langsung kepada pemerintah.
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan berdasarkan perspektif pemerintah. Menurutnya, pengawasan publik dibutuhkan agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya, berdiskusi dengan pemerintah, dan membantu saya dalam pengawasan pembangunan di Kota Serang,” ujar Budi.
Budi menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan daerah. Selain menyampaikan aspirasi, mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah dengan ikut mengawal kebijakan serta menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan langsung di tengah masyarakat.
“Di HUT Kota Serang, pemerintah memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya secara dewasa dan terarah,” katanya.
Dalam forum tersebut, Pemkot Serang juga menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD Kota Serang. Kehadiran mereka dimaksudkan agar pertanyaan, kritik, maupun masukan mahasiswa dapat langsung direspons oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Budi menegaskan komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, masyarakat, dan DPRD tidak seharusnya berhenti dalam satu forum. Ia berharap dialog tersebut menjadi awal dari kolaborasi yang lebih kuat untuk mengawal keberlanjutan pembangunan Kota Serang.
“Tanpa teman-teman mahasiswa dan tanpa dukungan masyarakat, Kota Serang saya rasa jauh daripada kesuksesan,” tegasnya.
Budi juga memaparkan perubahan pola pelayanan yang dilakukan bersama Wakil Walikota Serang Agis Nur Aulia. Salah satunya dalam penanganan rumah warga yang roboh. Ia mengatakan pemerintah berupaya mempercepat respons agar warga tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan.
“Dulu, rumah roboh itu harus menunggu satu tahun baru diberikan anggarannya untuk pembangunan. Di era Budi dan Agis, itu langsung, saya sendiri yang menyerahkan,” ujarnya.
Budi mengatakan, sejumlah masukan dari mahasiswa akan ditindaklanjuti, termasuk persoalan infrastruktur dan pendidikan. Ia menyebut sebagian usulan juga akan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan.
“Sudah pasti ditindaklanjuti. Termasuk jalan dan lainnya akan kita jalankan. Di anggaran perubahan juga banyak infrastruktur yang akan dikerjakan,” katanya.
Selain pembangunan, saresehan tersebut membahas sejumlah regulasi yang sedang disiapkan Pemkot Serang, salah satunya Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK).
Budi mengatakan mahasiswa turut memberikan pandangan setelah mendapatkan penjelasan mengenai alasan pemerintah mengusulkan Revisi Perda PUK itu.
Menurutnya, pembahasan Raperda PUK berkaitan dengan upaya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap usaha yang melanggar ketentuan, termasuk persoalan peredaran minuman keras.
“Kita ingin ada sanksi administratif. Kalau sanksi itu tidak dibayar, kemudian masuk ke ranah hukum pidana. Ini salah satu upaya agar tidak lagi terjadi seperti yang selama ini kita temukan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, isu terkait LGBT juga menjadi bahan pertanyaan peserta. Budi mengatakan regulasi tersebut masih dalam pembahasan Sekretaris Daerah bersama tim dan nantinya akan melalui proses harmonisasi sebelum ditetapkan.
Ia menyebut pemerintah akan melihat ketentuan peraturan yang lebih tinggi sebelum mengambil keputusan.
“Ini masih kami bahas bersama Pak Sekda dan kawan-kawan. Nanti ada harmonisasi lagi. Setelah sampai di meja saya, baru saya tanda tangani,” tandasnya. (Red)
