SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan membentuk satuan tugas (satgas) di kelurahan yang terindikasi memiliki banyak usaha kos-kosan. Langkah ini dilakukan untuk memantau perizinan sekaligus menindak usaha kos yang diduga menyalahgunakan fungsi bangunan.
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, dirinya telah memerintahkan pembentukan satgas di wilayah yang memiliki banyak kos-kosan. Ia juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera merumuskan langkah terkait pengawasan tersebut, sembari menunggu Peraturan Walikota (Perwal) berjalan.
“Saya perintahkan untuk membuat satgas per kelurahan yang terindikasi banyak kosannya. Jadi kita pantau, termasuk nanti izin-izinnya. Bapenda juga sudah saya telepon untuk segera merumuskan sambil Perwalnya berjalan,” ujar Budi, Selasa (27/10/2026).
Budi mengaku belum menerima data jumlah kos-kosan di Kota Serang karena baru mendapat informasi mengenai persoalan tersebut. Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah akan merespons dengan menyiapkan langkah pengawasan di wilayah yang dinilai memerlukan perhatian.
Ia juga memastikan inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan setelah pembahasan bersama perangkat daerah terkait. Untuk itu, Budi berencana memanggil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna membahas konsep pengawasan dan penindakan.
Menurutnya, penertiban diperlukan terhadap usaha kos-kosan yang mengalihkan fungsi bangunan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Ia juga menyoroti laporan dugaan penyalahgunaan kos-kosan untuk aktivitas negatif, termasuk konsumsi minuman keras dan narkoba.
Budi menyebut penindakan akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pembongkaran bangunan apabila ditemukan pelanggaran perizinan dan ketentuan yang menjadi dasar tindakan tersebut.
“Kalau memang ada aturannya dibongkar, ya kita bongkar sesuai dengan aturan. Kita ikuti aturan saja, enggak boleh kita melanggar aturan,” katanya.
Pemkot Serang selanjutnya akan membahas mekanisme pengawasan bersama Satpol PP dan perangkat daerah terkait sebelum menentukan pelaksanaan sidak serta langkah penertiban di lapangan. (Red)
