SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan tidak ada kebijakan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Serang.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Walikota Serang, Budi Rustandi, saat memberikan arahan dalam sosialisasi mekanisme perpanjangan perjanjian kerja dan bimbingan teknis aktivasi tanda tangan elektronik (TTE) bagi PPPK di Gedung Graha Remaja (GGR) Stadion Maulana Yusuf, Selasa (10/11/2026).
Budi Rustandi menyatakan komitmennya bersama Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia untuk terus mensejahterakan aparatur sipil negara, termasuk PPPK, serta mendorong kelancaran program-program pembangunan di Kota Serang.
“Tentu ini bagian daripada komitmen saya sama Pak Agis dalam rangka untuk bagaimana mensejahterakan PPPK yang ada di Kota Serang, ASN, dalam rangka untuk mendorong program-program yang ada di Kota Serang,” ujar Budi di hadapan ribuan pegawai.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kabar menggembirakan terkait status kepegawaian. Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan tahapan peralihan status bagi PPPK.
“Yang paruh waktu menjadi penuh waktu, dan yang penuh waktu menjadi CPNS, ya,” ungkap Budi, seraya menyebutkan bahwa tahapan tersebut rencananya dimulai pada awal Januari mendatang.
Menurut Budi, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan dan dukungan para PPPK terhadap kinerja Pemkot Serang. Terlebih lagi, pendapatan daerah mengalami kenaikan sehingga mampu meng-cover anggaran pegawai tanpa harus mengorbankan sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.
“Alhamdulillah pendapatan kita hari ini naik… TPP alhamdulillah Kota Serang tidak ada pemotongan karena kenaikan kita juga luar biasa bisa meng-cover semua, tapi tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur, pembangunan ikon-ikon ibu kota, dan alhamdulillah semua berjalan sesuai progres,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Murni, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses perpanjangan kontrak kerja PPPK sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme peralihan.
“Untuk tahapan saat ini kita perpanjang dulu karena memang berdasarkan waktu, kontrak PPPK ini sudah selesai dan akan diperpanjang nanti per 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027,” terang Murni.
Murni menegaskan, secara penganggaran, Pemkot Serang telah siap menyambut kebijakan peralihan tersebut. “Untuk anggaran peralihan, Pemkot Serang sudah siap untuk peralihan manakala nanti regulasi itu turun dari pusat,” tegasnya.
Terkait jumlah data pegawai yang diajukan untuk perpanjangan kontrak, Murni menyebutkan ada sebanyak 5.672 orang. Jumlah tersebut mencakup penyesuaian data existing, di mana terdapat beberapa pegawai yang masuk Batas Usia Tertentu (BUT) atau pensiun serta dalam proses hukuman disiplin.
Pihak BKPSDM kembali menegaskan instruksi tegas Walikota Serang agar instansi daerah tidak mengambil langkah merumahkan tenaga PPPK, di tengah isu efisiensi yang mungkin terjadi di daerah lain.
“Betul, sesuai dengan instruksi dari Pak Walikota bahwa saat ini Pemkot Serang tidak merumahkan pegawai PPPK,” tandasnya. (Red)
