SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang mencatat penanganan puluhan rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang tahun 2025. Program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kepala DPKP Kota Serang, Nofriady Eka Putra mengatakan, pada tahun 2025 terdapat sekitar 42 unit RTLH yang ditangani menggunakan APBD Kota Serang. Selain itu, terdapat bantuan tambahan yang berasal dari CSR sejumlah perusahaan.
“Untuk tahun 2025, dari APBD Kota Serang ada sekitar 42 unit RTLH. Di luar itu, ada bantuan CSR, di antaranya dari PT Kawah Anugerah Property sebanyak 75 unit dan dari REI Banten sebanyak enam unit,” katanya, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, bantuan RTLH yang bersumber dari CSR tidak menggunakan dana APBD. Pembangunan rumah dilakukan langsung oleh pihak perusahaan pemberi CSR.
“Bantuannya berupa pembangunan langsung dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki program CSR,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2026, DPKP Kota Serang diproyeksikan akan menerima bantuan penanganan RTLH dalam jumlah lebih besar. Program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan CSR skala besar.
“Untuk 2026, Insyaallah dari APBN kita akan mendapatkan sekitar 1.600 unit RTLH,” ucap Nofriady.
Selain itu, terdapat rencana bantuan CSR dari Lippo Group dengan jumlah sekitar 250 unit rumah. Bantuan tersebut akan tersebar di enam kecamatan di Kota Serang.
Nofriady menambahkan, penentuan penerima bantuan RTLH didasarkan pada data yang telah masuk dan diverifikasi oleh Dinasnya. Data tersebut mencakup kelengkapan administrasi dan kondisi fisik rumah.
“Penyalurannya berdasarkan data yang sudah masuk ke kami dan sudah lengkap. Ada persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kriteria utama penerima bantuan RTLH adalah kondisi rumah yang tidak layak huni, seperti struktur bangunan yang rusak, atap yang tidak sempurna, hingga kondisi bangunan yang membahayakan penghuninya.
“Yang dinilai itu kondisi rumahnya, apakah sudah tidak layak huni, dari struktur, atap, dan kelayakan bangunannya,” tandasnya. (Red)
