SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang mencatat sebanyak 70 pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang mengajukan cuti libur pada 2 Januari 2026, yang merupakan hari kejepit nasional (Harpitnas) Tahun Baru 2026.
Hal itu, sesuai dengan surat kesepakatan bersama (SKB) tiga menteri yang mengeluarkan surat edaran (SE) bahwa tanggal 2 Januari 2026 bukan tanggal merah, maupun adanya libur tambahan.
Namun, khusus untuk pimpinan perangkat daerah tidak diperkenankan untuk mengajukan cuti, dan diminta bersiaga selama masa libur tahun baru 2026.
Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang R Hudan Muchtadi menjelaskan, tanggal 2 Januari 2026 tidak termasuk dalam cuti bersama bagi ASN.
Pegawai yang mengajukan cuti pada 2 Januari 2026 berdasarkan data dan catatan pada BKPSDM Kota Serang sekitar 70 pegawai dari 32 organisasi perangkat daerah (OPD) yang tersebar di Kota Serang.
“Sampai saat ini sudah banyak, ada 70 an pegawai yang mengajukan cuti dari 32 OPD. Kalau dihitung rata-rata, kira-kira dua pegawai dari masing-masing OPD,” katanya, Kamis (1/1/2026).
Kemudian, khusus untuk kepala OPD atau pejabat Eselon II, termasuk Camat, hingga Lurah tidak diberikan maupun mengajukan cuti pada tanggal tersebut.
“Sesuai arahan Pak Wali untuk standby, dan mengamankan tahun baru. Para pimpinan (OPD) diharapkan siap siaga, termasuk Camat dan Lurah,” ujarnya.
Apabila terdapat pegawai yang mangkir dalam pekerjaannya, kata dia, akan ada konsekuensi sesuai dengan kode etik ASN, karena mereka dianggap telah melanggar dari ketentuan.
“Itu bagian dari ketidakpatuhan pada pimpinannya. Tentu akan kami panggil, karena itu bagian dari tambahan pekerjaan dan tugas dari pimpinan, punishment tentu disesuaikan. Masuknya kode etik,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan kewenangan terhadap masing-masing pimpinan OPD, khususnya bidang pelayanan untuk mengatur jadwal pegawai.
“Intinya kami memberikan wewenangan pada kepala perangkat daerah untuk mengatur, jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tandasnya. (Red)
