SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang mencatat, sejak Januari hingga Desember 2025, terdapat belasan aparatur sipil negara (ASN) mengajukan permohonan perceraian.
Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM Kota Serang, R Hudan Muchtadi mengatakan, jumlah pengajuan perceraian ASN selama 2025 mencapai sekitar 14 kasus.
Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Penuh Waktu yang masuk pada periode November dan Desember 2025.
“Totalnya sekitar 14. Yang belakangan, di November dan Desember, ada empat dari PPPK, baik guru maupun dari perangkat daerah. Semuanya PPPK penuh waktu,” katanya, Kamis (1/1/2026).
Ia menjelaskan, alasan pengajuan perceraian bervariasi, namun persoalan ekonomi menjadi faktor yang kerap muncul dalam proses pemeriksaan awal. Dari sisi komposisi pemohon, pengajuan cerai didominasi oleh perempuan.
“Yang mengajukan itu mayoritas perempuan,” ujarnya.
Selain PPPK, sebagian besar permohonan cerai lainnya berasal dari guru berstatus ASN. Hudan menyebut hal itu sejalan dengan komposisi pegawai di Kota Serang, di mana sekitar dua pertiga ASN bekerja di sektor pendidikan.
“Kalau paling banyak dari guru, itu wajar. Komposisi pegawai Pemkot Serang memang didominasi tenaga pendidikan,” jelasnya.
Hudan menambahkan, pemohon berasal dari berbagai angkatan, baik yang dilantik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Dari empat PPPK yang mengajukan perceraian, dua di antaranya merupakan pegawai yang dilantik pada 2025.
Terkait proses, Hudan menjelaskan setiap pengajuan perceraian ASN wajib melalui tahapan mediasi berjenjang. Mediasi pertama dilakukan di tingkat perangkat daerah, lalu dilanjutkan di BKPSDM Kota Serang.
“Minimal tiga kali proses mediasi. Kami panggil pemohon, lalu pasangannya, kemudian dipertemukan. Tujuannya untuk mempertahankan rumah tangga,” ucapnya.
Namun, jika dalam proses tersebut tidak ditemukan titik temu, terutama pada kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakharmonisan yang berkepanjangan, maka rekomendasi perceraian dapat diberikan untuk diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama.
Ia juga menjelaskan perceraian berdampak langsung pada komponen penghasilan ASN. Tunjangan pasangan yang nilainya sekitar 36 persen dari komponen gaji akan otomatis hilang setelah perceraian, sementara tunjangan anak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Di dalam gaji itu ada unsur pasangan dan anak. Kalau cerai, tentu komponennya berubah,” tandasnya. (Red)
