SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus menggenjot penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026 guna memperbaiki kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan anggaran pusat, daerah, dan pihak swasta.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Novriady Eka Putra mengatakan, berdasarkan pendataan terbaru jumlah RTLH di Kota Serang mencapai 7.650 unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 7.000 unit telah disinkronkan dan diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru).
“Data RTLH yang kami miliki ada 7.650 unit. Yang kami masukkan dan sinkronkan ke Sibaru sekitar 7.000-an, dan penanganannya dilakukan secara bertahap,” katanya, Rabu (4/2/2026).
Ia menyampaikan, untuk tahun 2026 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan pembangunan sebanyak 1.600 unit RTLH di Kota Serang melalui anggaran APBN.
Menurut Nofriady, penerima bantuan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Penilaian dilakukan dengan melihat kondisi fisik dan struktur bangunan sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.
“Kita lihat dari kondisi struktur bangunannya. Ada rumah yang memang tidak layak huni, bahkan ada yang sudah roboh,” ujarnya.
Menurutnya, sebaran RTLH terbanyak berada di Kecamatan Kasemen, Walantaka, dan Serang. Wilayah tersebut menjadi prioritas karena jumlah rumah dengan kondisi tidak layak masih cukup tinggi.
Selain dari APBN, penanganan RTLH juga mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Bantuan tersebut berasal dari PT Kawah Anugerah Property sebanyak 75 unit, PT PLN dua unit, Budha Tzu Chi Indonesia sebanyak 100 unit, serta sekitar 200 unit dari Lippo Group.
Nofriady menambahkan, sisa RTLH yang belum tertangani akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya menyesuaikan kemampuan anggaran dan dukungan berbagai pihak. (Red)
