SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Senin (30/3/2026).
Penyerahan dokumen penting tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Serang Budi Rustandi dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Firman Nur Cahyadi
Hal tersebut membuktikan kembali komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.
Langkah ini merupakan wujud kepatuhan Pemkot Serang terhadap amanat undang-undang terkait pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan laporan ini menandai dimulainya tahapan audit terinci atas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang.
Walikota Serang, Budi Rustandi, yang hadir langsung dalam penyerahan tersebut, mengekspresikan rasa optimisme yang tinggi.
Ia meyakini Pemkot Serang akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan predikat tertinggi dari BPK atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Budi Rustandi, optimisme tersebut didasari oleh peningkatan kinerja dan kekompakan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang selama satu tahun terakhir.
“Satu ya, yang pertama adalah kekompakan dari kinerja para teman-teman OPD semua. Bahwa satu tahun saya bekerja, alhamdulillah kan banyak prestasi, banyak perubahan,” katanya.
“Ini adalah kolaborasi antara OPD sesuai dengan arahan dari Pak Sekda yang selalu berkoordinasi,” ungkap Budi Rustandi.
Selain kekompakan internal, Budi juga menyoroti pencapaian Pemkot Serang di bidang pelayanan publik sebagai tolok ukur kinerja yang sehat.
Pemkot Serang baru-sama ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Pelayanan juga kita dari Menpan RB dapat nilai A, alhamdulillah kan. Makanya ini pede (percaya diri). Alhamdulillah Kota Serang insya Allah akan mendapatkan WTP kembali,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan terkait evaluasi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah yang kerap menjadi catatan audit pada tahun-tahun sebelumnya, Budi memastikan bahwa jajarannya terus melakukan pembenahan secara terukur.
“Ya makanya kita perbaiki kan, kan baru satu tahun,” imbuh Wali Kota Serang.
Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nur Cahyadi, mengapresiasi penyerahan LKPD yang dilakukan tepat waktu sebelum tenggat 31 Maret.
BPK kini memiliki waktu dua bulan (60 hari) untuk melakukan pemeriksaan sebelum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada akhir Mei mendatang.
Khusus untuk tingkat pemerintah kota/kabupaten, BPK menerjunkan tim khusus untuk memastikan pemeriksaan berjalan komprehensif.
“Total tim auditor kita ada 64 orang. Untuk satu kabupaten/kota itu terdiri dari 5 orang auditor,” jelas Firman.
Terkait fokus audit tahun ini di tingkat daerah, Firman menyebutkan bahwa timnya tidak hanya memeriksa kepatuhan administrasi belanja barang dan modal, tetapi juga isu-isu strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perkotaan.
“Fokus pemeriksaan kita seperti biasa, atas belanja modal dan belanja barang. Dan seterusnya untuk hal-hal isu strategis yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Seperti contohnya masalah persampahan, itu akan kita lakukan pemeriksaan,” pungkas Firman. (Red)
