SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Serang Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (5/5/2026).
Dalam laporan tersebut, sejumlah catatan dan rekomendasi disampaikan oleh DPRD, sebagai upaya untuk mengawal dan mengontrol perbaikan kinerja tahun sebelumnya, guna kebaikan di masa mendatang.
Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, M. Farhan Aziz, menyampaikan bahwa hasil Pansus menemukan adanya peningkatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebutkan bahwa APBD Kota Serang mengalami kenaikan yang signifikan dari sebelumnya, yaitu sekitar Rp1,4 triliun menjadi hampir Rp1,6 triliun.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan capaian mendekati Rp400 miliar.
“Kalau dirasiokan, kontribusi PAD terhadap APBD saat ini sudah mencapai sekitar 25 persen. Ini meningkat dari sebelumnya yang hanya belasan persen, kemudian naik ke 20–21 persen, dan sekarang sudah di angka 25 persen,” ujar Farhan.
Meski demikian, DPRD menilai peningkatan tersebut belum cukup. Farhan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong Pemkot Serang agar meningkatkan PAD hingga mencapai 30 persen pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dinilai penting guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah masih rendahnya realisasi investasi di Kota Serang. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), investasi murni pada tahun 2025 hanya berada di kisaran Rp7 hingga Rp10 miliar.
Kondisi tersebut tentunya menunjukkan bahwa Kota Serang belum menjadi daerah tujuan utama bagi investor.
“Ini menjadi indikator bahwa Kota Serang belum menjadi primadona investasi. Padahal, sebagai kota administratif, kita tidak bisa mengandalkan sektor sumber daya alam seperti pertambangan atau pariwisata alam,” jelasnya.
Farhan menekankan bahwa Kota Serang harus mengubah strategi pembangunan dengan mengarah pada pengembangan kawasan bisnis terpadu dan kota mandiri, seperti yang telah berkembang di daerah lain.
Untuk itu, DPRD mendorong pemanfaatan lahan-lahan milik pemerintah yang masih terbengkalai (idle) agar dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas dan ekonomi yang sedang melemah, pemerintah perlu lebih fleksibel dan adaptif, termasuk dengan memberikan insentif pajak serta kemudahan perizinan bagi investor.
“Lebih baik pemerintah memberikan ruang dan kemudahan bagi investor, agar terjadi aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja, transaksi ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini orientasi pengelolaan anggaran masih cenderung pada belanja, bukan pada upaya menghasilkan pendapatan.
Padahal menurutnya, tantangan utama pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas fiskal melalui inovasi dan kolaborasi dengan sektor swasta.
“Kalau hanya menghabiskan anggaran itu mudah. Tapi menghasilkan pendapatan itu yang tidak semua bisa. Maka dari itu, fokus kita harus pada peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Farhan menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas APBD akan berdampak pada penyelesaian berbagai persoalan sosial, seperti angka putus sekolah, kemiskinan, dan pengangguran. Ia mengaitkan hal ini dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi, belanja pemerintah, dan investasi.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pengembangan industri padat karya di Kota Serang memiliki tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui penyediaan lahan menjadi kunci untuk menarik investor di sektor tersebut.
Di akhir, Farhan mengingatkan agar Pemkot Serang menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan menghindari praktik-praktik yang dapat menghambat masuknya investor, baik yang bersifat administratif maupun non-administratif.
“Pemerintah harus menjadi garantor bahwa tidak ada biaya-biaya tambahan di luar ketentuan. Jangan sampai ada praktik yang justru menghambat investasi. Kota Serang harus terbuka dan ramah bagi investor,” tandasnya. (ADV)
