SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, menindaklanjuti adanya dugaan kebocoran pendapatan parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang yang nilainya disebut mencapai Rp9 miliar.
Pada Senin, 25 Mei 2026, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menggelar rapat bersama Kepala Dishub, Bapenda, Ketua Satgas PAD, serta Komisi III DPRD Kota Serang.
Berdasarkan hasil rapat, ia menjelaskan bahwa angka Rp9 miliar tersebut merupakan akumulasi target pendapatan yang tidak tercapai sejak tahun 2019 hingga 2025.
“Jadi mereka ini untuk Dishub yang Rp9 miliar ini dihitung dari 2019, jadi bukan di 2025. Artinya, anggaran yang memang ditargetkan realisasi tidak tercapai, diakumulasi dari 2019 sampai dengan 2025,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran setoran parkir yang selama ini dilakukan oleh koordinator juru parkir.
Muji mengatakan, terdapat kondisi di mana setoran yang masuk jauh di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Juru parkir itu ada yang bayarnya hanya Rp2 juta setiap bulan, padahal target realisasinya Rp10 juta,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai sistem pengelolaan yang ada saat ini perlu segera diperbaiki agar potensi kebocoran tidak terus terjadi.
Ia meminta Dishub Kota Serang mengubah mekanisme pembayaran setoran parkir dengan mewajibkan pembayaran lunas di awal bulan.
“Saya minta di Dishub agar segera dilakukan perubahan cara pembayarannya. Salah satunya bagaimana Dishub ini pada awal bulan atau tanggal 1 sampai 10 mereka sudah harus setor 100 persen,” tegasnya.
Muji juga meminta agar surat penugasan (SPT) koordinator parkir dicabut apabila tidak menjalankan kewajiban sesuai target yang ditentukan.
“Kalau memang tidak dilakukan itu, saya tadi bicara ke Kepala Dinas Dishub agar dicabut SPT-nya,” ucapnya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD bersama Pemerintah Kota Serang untuk membenahi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). (ADV)
