SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi menegaskan tidak ada permainan antara Satpol PP Kota Serang dengan pengelola tempat hiburan malam (THM) yang sempat menjadi sorotan publik karena kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban.
Penegasan itu disampaikan Budi Rustandi menyusul ramainya komentar di media sosial yang menyebut adanya oknum Satpol PP yang diduga membiarkan sejumlah THM kembali buka.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar.
“Saya sebagai Wali Kota sekaligus pimpinan Kasatpol PP mengklarifikasi bahwa tidak ada sedikit pun permainan antara Satpol PP Kota Serang dengan para pelaku usaha THM. Saya yang menjamin langsung,” kata Budi, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi saat ini bukan pada lemahnya penegakan aturan, melainkan pada regulasi yang dinilai belum mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar.
Budi menuturkan, ketika ada THM yang melanggar aturan, Satpol PP sebenarnya sudah menjalankan tugasnya. Bahkan surat penutupan sudah diterbitkan. Setelah itu, proses penindakan harus dilanjutkan melalui jalur hukum.
Menurutnya, kendala muncul karena pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Perda PUK) saat ini masih digodok sementara Perda lama THM ini masuk kategori tindak pidana ringan atau tipiring.
“Kalau sudah dilaporkan, ujung-ujungnya masuk tipiring. Denda maksimal hanya Rp50 juta. Kita juga tidak tahu nanti hakim memutuskan berapa. Bisa saja hanya Rp5 juta atau Rp10 juta, dan mereka mampu membayarnya,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Budi mendorong percepatan revisi Perda PUK Kota Serang. Ia ingin aturan baru nantinya memiliki sanksi yang lebih tegas sehingga pengusaha yang melanggar benar-benar merasakan efek jera.
Budi mengaku telah meminta timnya menyusun formulasi bersama Kementerian Hukum dan HAM agar revisi perda dapat memperkuat aspek sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha hiburan malam.
“Kita ingin punya perda yang lebih kuat, yang pedangnya lebih tajam. Saya maunya pelanggaran seperti ini tidak lagi dianggap ringan,” katanya.
Dalam proses pembahasan tersebut, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah besaran sanksi denda. Budi secara terbuka menginginkan denda yang jauh lebih besar dibanding aturan yang berlaku saat ini.
“Kalau saya maunya dendanya Rp1 miliar. Kalau bisa Rp2 miliar atau Rp5 miliar agar ada efek jera. Ketika mereka melanggar, mereka akan berpikir berkali-kali,” ujarnya.
Budi mencontohkan pengalaman saat Satpol PP berhasil mengungkap sekitar 17 ribu botol minuman keras. Meski proses penindakan dilakukan secara serius, kasus tersebut tetap berujung pada mekanisme tipiring.
Ia mengaku kondisi itu kerap membuat upaya penegakan aturan terasa tidak maksimal karena sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dibanding pelanggaran yang dilakukan.
“Saya tidak mau kejadian seperti itu terus berulang. Kita sudah capek melakukan pengawasan, penindakan, sampai penyelidikan, tetapi ujungnya hanya tipiring,” katanya.
Budi juga membantah anggapan bahwa revisi perda dilakukan untuk melegalkan tempat hiburan malam atau peredaran minuman keras.
Menurutnya, tujuan utama revisi Perda PUK justru untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
Ia berharap revisi Perda PUK nantinya dapat mengatur lebih tegas soal larangan penjualan minuman keras di lokasi yang tidak semestinya, termasuk di tempat wisata, warung tertentu, maupun tempat usaha yang melanggar ketentuan.
“Kita ingin memperbaiki aturan agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya supaya pelanggar benar-benar jera dan aturan bisa ditegakkan lebih maksimal,” tegas Budi. (Red)
