SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar Pre-Contruction Meeting (PCM) Revitalisasi Alun-Alun Kota Serang, yang dilaksanakan di aula DPUPR Kota Serang, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, TNI-Polri dan OPD terkait di lingkungan Pemkot Serang itu digelar sebagai tahapan awal sebelum dimulainya pekerjaan fisik proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, menegaskan pentingnya pendampingan dari berbagai pihak agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan.
Menurut Iwan, revitalisasi Alun-Alun Kota Serang merupakan proyek strategis daerah (PSD) sekaligus proyek unggulan Pemkot Serang yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena berada di kawasan pusat aktivitas masyarakat.
“Pertama pendampingan ya. Pendampingan terhadap proyek strategis. Alun-alun ini merupakan proyek strategis dan proyek unggulan Pemerintah Kota Serang. Tentunya persoalan yang ada di pembangunan alun-alun ini kan cukup kompleks ya,” kata Iwan.
Ia menjelaskan kompleksitas proyek tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur, tetapi juga menyangkut rekayasa lalu lintas.
Kemudian juga aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, jasa, perhotelan hingga perkantoran yang berada di sekitar kawasan Alun-Alun Kota Serang.
“Di sana adanya keterkaitan terkait pergerakan lalu lintas. Kemudian sosialnya, lalu pendidikannya, kemudian kesehatannya,” katanya.
“Di sana persoalannya kompleks karena di sana banyak bangunan-bangunan yang tentunya kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, jasa, kemudian juga perhotelan, kemudian perkantoran dan lain sebagainya,” ujarnya.
Karena itu, menurut Iwan, pendampingan diperlukan agar setiap persoalan yang muncul selama pelaksanaan proyek dapat diselesaikan dengan baik, baik dari sisi teknis, administrasi maupun hukum.
“Sehingga kita perlu adanya pendampingan. Ketika nanti ada konflik, bisa ada yang menengahinya terhadap persoalan-persoalan, baik itu teknis, administrasi maupun persoalan hukum,” jelasnya.
Usai penandatanganan kontrak kerja, Dinas PUPR Kota Serang juga memberikan sejumlah penekanan kepada kontraktor pelaksana agar seluruh pekerjaan mengacu pada isi kontrak dan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
“Yang pertama yang kita tekankan adalah bahwa kita sudah menandatangani kontrak kerja antara pemerintah, dalam hal ini Dinas PUPR, dengan pihak pelaksana. Dari isi kontrak itu perlu ditindaklanjuti, perlu disikapi, bukan hanya sebagai seremonial,” katanya.
Iwan meminta seluruh metode pelaksanaan, kajian teknis, administrasi, hingga pekerjaan pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
“Yang berkaitan dengan administrasi, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang mendukung terhadap persoalan pekerjaan, itu kami menekankan supaya mengikuti arahan yang ada di dalam kontrak,” katanya.
“Arahan sesuai metode pelaksanaan, kemudian sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak,” ujarnya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap kontrak menjadi kunci agar pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai aturan dan harapan masyarakat.
“Sehingga pelaksanaannya tentunya tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, dan memang betul-betul sesuai dengan harapan yang sudah dicita-citakan oleh Walikota, Wakil Walikota, saya secara pribadi, serta masyarakat Kota Serang secara umum. Apa yang ditunggu-tunggu, alun-alun ini betul-betul terealisasi sesuai harapan,” ucapnya.
Terkait tahapan pekerjaan, Iwan menjelaskan pelaksanaan fisik sebenarnya mulai berjalan pada hari pelaksanaan PCM.
Namun sebelum pekerjaan utama dilakukan, kontraktor terlebih dahulu melaksanakan Mutual Check Awal (MC-0).
“Hari ini kita sudah mencoba melaksanakan mulai pekerjaannya. Kita akan MC-0. Tadi disepakati hari Jumat,” katanya.
Ia mengungkapkan kontraktor sebenarnya ingin langsung melakukan pekerjaan persiapan.
Namun masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, termasuk finalisasi rekayasa lalu lintas yang dibahas bersama Dinas Perhubungan dan Polres.
“Dinas Perhubungan dan Polres juga sudah mengkaji terkait rekayasa lalu lintasnya, ada alternatif satu, alternatif dua, dan lain sebagainya. Hari Jumat itu mudah-mudahan sudah ada gambaran secara spesifik. Tapi hari ini sudah akan mulai kita laksanakan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Iwan juga menjelaskan peran Kejaksaan dalam mendampingi proyek strategis tersebut.
Menurutnya, Kejaksaan memberikan penekanan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Ya, Kejaksaan tadi menyampaikan dan menekankan, dalam pelaksanaan betul-betul harus memperhatikan aspek-aspek yang tertuang di dalam kontrak,” katanya.
“Kemudian tidak melanggar aturan, tidak melanggar spesifikasi, betul-betul mengikuti RAB yang ada dan material yang sudah ditentukan di dalam kontrak,” kata Iwan.
Ia berharap seluruh proses revitalisasi Alun-Alun Kota Serang dapat berjalan sesuai perencanaan tanpa menimbulkan persoalan administrasi, teknis maupun hukum di kemudian hari. (Red)
