SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi menegaskan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Perda PUK) bertujuan memperkuat penegakan hukum.
Utamanya terhadap pelanggaran, khususnya peredaran minuman keras (miras), bukan untuk melegalkannya seperti yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Budi, revisi perda PUK tersebut sedang diperjuangkan agar pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan.
“Sebab hari ini kita sedang perjuangkan bagaimana Perda PUK ini bisa berjalan, bisa lolos, karena saya ingin memberikan sanksi kepada para penjual minuman keras agar mereka jera,” katanya, usai membuka acara Kota Serang Fair 2026, Jumat (7/8/2026) malam.
“Penjual minuman keras (Saat ini) bebas. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niatan melegalkan, bahkan ingin memberantas minuman keras di Kota Serang,” imbuhnya.
Ia menegaskan, komitmen memberantas peredaran miras sudah dibuktikan melalui berbagai tindakan yang dilakukan sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Serang.
“Awal mulanya saya menangkap ribuan botol minuman keras, menutup tempat hiburan malam. Itu diawali oleh saya,” ujarnya.
Budi menjelaskan, substansi revisi Perda PUK telah melalui proses konsultasi dan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak memandang aturan tersebut sebagai upaya melegalkan miras.
“Revisi Perda PUK ini lahir berdasarkan konsultasi saya dengan Kemenkumham. Jadi bukan saya melegalkan, jangan mem-framing melegalkan,” tegasnya.
Menurut Budi, pihak yang paling menginginkan revisi perda tersebut gagal justru berasal dari kalangan pengusaha hiburan malam dan pengusaha miras karena khawatir dengan sanksi yang akan diterapkan.
“Hari ini yang ngelobi saya supaya perda ini gagal adalah pengusaha hiburan malam dan pengusaha miras. Mereka nggak mau karena dendanya lumayan besar. Mereka takut kalau aturan ini disahkan,” katanya.
Terkait polemik adanya ketentuan yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di hotel, Budi menegaskan klausul tersebut bukan lahir dari keinginan pemerintah daerah, melainkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Di pasal itu mereka bilang ada kata-kata membolehkan di hotel. Itu bukan kata saya. Kata-kata membolehkan itu amanat undang-undang di atasnya. Kita ini pejabat publik, tidak boleh melawan undang-undang di atasnya,” ujarnya.
Meski demikian, Budi mengaku tidak memiliki kepentingan pribadi apakah revisi perda tersebut nantinya disahkan atau tidak.
Baginya, yang terpenting adalah dirinya telah berupaya menghadirkan aturan yang dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau ini lolos, alhamdulillah. Kalau nggak lolos ya nggak apa-apa, saya nggak punya kepentingan,” katanya.
“Yang penting saya sebagai pejabat negara dan sebagai umat Islam sudah berikhtiar mencari manfaat yang lebih banyak daripada mudaratnya,” ucapnya.
Bahkan, saat proses harmonisasi, Budi mengaku sempat meminta agar revisi perda dibatalkan apabila tidak memungkinkan memuat sanksi yang tegas.
“Saya bilang ke Kemenkumham waktu harmonisasi, kalau misalkan tidak bisa ada sanksi, batalin sekalian. Karena percuma kalau tidak membuat jera mereka,” katanya.
Di akhir keterangannya, Budi kembali mempertanyakan tudingan yang menyebut dirinya ingin melegalkan miras.
“Makanya saya bingung kalau saya disebut melegalkan. Ngapain saya nangkepin ribuan botol? Ngapain saya nutupin tempat hiburan malam? Saya ini ngomong tapi saya juga berbuat. Yang saya cari itu solusi, supaya ada efek jera melalui sanksi,” tandasnya. (Red)
