SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan anggaran sekitar Rp608 miliar untuk sektor infrastruktur.
Porsi tersebut menjadi salah satu fokus utama Pemkot Serang untuk mempercepat pembangunan, terutama penanganan jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
Hal itu diungkapkan Walikota Serang, Budi Rustandi setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Serang dalam rangka penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8/2026).
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bersama Wakil Walikota Serang dan jajaran Pemkot Serang karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur InsyaAllah kita menjadi konsen terbesar dalam rangka untuk menunjang ekonomi tentunya harus dengan infrastruktur bagus,” ujar Budi.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan jalan di Kota Serang masih cukup besar. Karena itu, penanganannya akan dilakukan secara bertahap melalui perubahan APBD 2026 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
“Jadi perubahan ini jalan secara bertahap, nanti terusannya 2027 terus dikejar, terprogres,” katanya.
Ia menargetkan hingga 2028 sekitar 90 persen persoalan jalan di Kota Serang sudah dapat tertangani.
“Saya dan Pak Agis dan Pak Sekda sudah berbicara bertiga, tentunya maksimal 2028 itu 90% jalan-jalan sudah hampir beres,” tegas Budi.
Dalam Raperda APBD Perubahan Tahun 2026, pendapatan daerah Kota Serang direncanakan mencapai Rp1.672.742.998.485.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.735.261.983.997. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp62.518.985.512.
Budi menjelaskan defisit tersebut akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
“Jadi defisit itu tertutup dari SiLPA,” ujarnya.
Budi menegaskan, selain infrastruktur, pelayanan publik juga menjadi program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Walikota Serang.
Peningkatan infrastruktur, khususnya jalan, dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Kota Serang.
Karena itu, Pemkot Serang tidak hanya menempatkan pembangunan jalan sebagai agenda 2026. Penanganannya akan diteruskan pada 2027 dan dikejar hingga target yang telah ditetapkan pada 2028.
Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan memasuki pembahasan bersama DPRD Kota Serang melalui Badan Anggaran (Banggar).
Budi menyatakan pengelolaan keuangan daerah dalam perubahan APBD tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
“Alhamdulillah kita berimbang dan tentunya ini bisa dibilang sudah bisa masuk dalam perubahan,” katanya.
“Jadi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Serang alhamdulillah good. Tinggal nanti pembahasan dengan DPRD,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati menjelaskan defisit terjadi karena terdapat peningkatan belanja yang membuat nilai belanja lebih besar dibandingkan pendapatan.
Namun, secara keseluruhan struktur perubahan APBD tetap diarahkan berimbang setelah defisit ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA.
“Kalau ada selisih antara pendapatan dengan belanja, jika pendapatannya lebih kecil dari belanja itu kan menjadi defisit. Tapi di Perubahan APBD kan defisit itu kemudian harus ditutup,” jelas Ina.
Ia menyebut SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit BPK mencapai sekitar Rp73 miliar.
“Defisit pendapatan belanja Rp62 miliar, tapi kita ada SiLPA Rp73 miliar dari SiLPA Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Ina mengatakan alokasi infrastruktur dalam Perubahan APBD 2026 mencapai 35,05 persen.
Menurutnya, angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun masih berada di bawah ketentuan 40 persen.
“Alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tahun di perubahan ini 35,05%,” ujar Ina.
Selain infrastruktur, Pemkot Serang juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah sektor prioritas lainnya.
Untuk fungsi pendidikan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp567 miliar atau sekitar 32 persen dari total APBD. Angka tersebut berada di atas ketentuan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.
Sementara itu, anggaran untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting mencapai Rp86 miliar.
Adapun penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan sebesar Rp162 miliar, atau sekitar 9,38 persen dari total APBD. (Red)
