SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan Rp162 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, anggaran tersebut setara dengan 9,38 persen dari total APBD Kota Serang.
“Untuk kemiskinan ekstrem, penanganan kemiskinan ekstrem itu di angka Rp162 miliar atau 9,38 persen dari total APBD,” kata Ina, Kamis (13/8/2026).
Alokasi tersebut menjadi salah satu komponen yang disiapkan Pemkot Serang dalam APBD Perubahan 2026.
Selain penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah juga memasukkan sejumlah program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satunya adalah program pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang mendapat alokasi Rp86 miliar. Menurut Ina, anggaran tersebut berkaitan dengan program strategis nasional.
Di sisi lain, Pemkot Serang juga tetap menempatkan pendidikan dan infrastruktur sebagai bagian dari mandatory spending dalam perubahan APBD 2026.
Untuk fungsi pendidikan, anggarannya mencapai Rp567 miliar atau sekitar 32 persen, lebih tinggi dari ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen.
Sementara alokasi untuk infrastruktur mencapai Rp608 miliar atau 35,05 persen.
Ina menyebut porsi tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun secara ketentuan alokasi infrastruktur berada di angka 40 persen.
Dalam penjelasannya, Ina juga memaparkan adanya defisit antara pendapatan dan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp62.518.985.512.
Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
“Defisit pendapatan belanja Rp62 miliar, tapi kita ada SiLPA Rp73 miliar dari SiLPA Tahun Anggaran 2025,” ujar Ina.
Ia menjelaskan, SiLPA sekitar Rp73 miliar tersebut merupakan hasil pemeriksaan atau audit BPK atas Tahun Anggaran 2025.
Dengan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan, defisit pada sisi pendapatan dan belanja tersebut dapat ditutup sehingga struktur Perubahan APBD 2026 tetap berimbang.
Besarnya alokasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu bagian yang diperhitungkan dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Serang 2026.
Selain memastikan anggaran tersedia, Pemkot Serang masih harus menentukan pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan dan sasaran masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Ina menegaskan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja dalam perubahan APBD memiliki mekanisme penutup melalui pembiayaan daerah.
“Iya, ada peningkatan belanja tapi kan ada penutup. Tetap ada penutup,” katanya.
Dengan demikian, alokasi Rp162 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu pos penting dalam arah kebijakan keuangan Kota Serang pada 2026, bersama anggaran pendidikan, infrastruktur, serta program percepatan penurunan stunting. (Red)
