SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyepakati pemerataan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2026.
Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam Rapat Paripurna Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2026, Sabtu (15/8/2026).
Kedua pihak berkomitmen untuk mempercepat program kebutuhan dasar masyarakat agar eksekusi kegiatan tidak menumpuk di penghujung tahun.
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, struktur belanja dalam Raperda APBD Perubahan 2026 dipastikan diprioritaskan pada tiga program, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemerataan infrastruktur dasar.
“Alhamdulillah kami sependapat dengan mereka (DPRD), bahwa anggaran diprioritaskan untuk yang kebermanfaatan masyarakat. Terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merata,” katanya.
Di sisi lain, dia mengaku saat ini keterbatasan fiskal menjadi persoalan, namun untuk mengatasi pendanaan infrastruktur jalan dan fasilitas publik di kecamatan-kecamatan yang belum tersentuh optimal, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak swasta melalui skema kemitraan atau corporate social responsibility (CSR).
”Bahkan saya sebagai Wali Kota melobi-lobi pihak swasta yang berinvestasi di Kota Serang untuk membantu membangun jalan dan lain-lain,” ujarnya.
Lobi-lobi intensif dilakukan kepada para investor yang beroperasi di wilayah Kota Serang agar mau turun tangan mengalokasikan sumber daya mereka untuk pembangunan fisik, seperti jalan raya dan infrastruktur penunjang lainnya.
“Dan itu sudah saya buktikan. Mudah-mudahan di tahun depan ada lagi yang seperti itu, mau membantu membangun infrastruktur di seluruh kecamatan yang ada di Kota Serang,” tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, masukan dari fraksi-fraksi dan DPRD mayoritas menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di wilayah perkotaan saja.
“Sudah ditanggapi Pak Wali, dan kami sepakat dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ucapnya.
Selanjutnya, kata dia, pasca jawaban eksekutif, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD dijadwalkan melaksanakan rapat pembahasan teknis pada Selasa nanti.
“Jika persetujuan bersama tercapai sesuai target, berkas Raperda akan langsung dibawa ke Pemerintah Provinsi Banten untuk dievaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman mengatakan, tahap evaluasi oleh Gubernur Banten menjadi perhatian karena menyangkut kalkulasi ulang target pendapatan daerah.
Potensi pergeseran anggaran masih terbuka apabila terdapat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi.
”Nanti dievaluasi oleh Gubernur mengenai target pendapatan, apakah sesuai atau tidak. Jika ada anggaran transfer dari provinsi atau pusat yang masuk, bisa jadi posturnya berubah. Tapi secara prinsip, Pemkot dan DPRD sudah sependapat,” tuturnya. (Red)
