SERANG, BANTENINTENS.CO.ID — Kondisi rumah Rosidi (67) dan ibunya Romlah (90) di Lingkungan Sesili, RT 004/007, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, dinilai sudah tidak layak huni setelah tim fasilitator lapangan melakukan verifikasi langsung bersama pihak Kelurahan Unyur dan ketua RT setempat.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang turun ke lokasi bersama fasilitator lapangan, pihak kelurahan yang didampingi Ketua RT setempat. Hasil peninjauan menunjukkan kondisi bangunan membutuhkan penanganan yang cukup besar lantaran kondisi rumah yang nyaris roboh akibat diterpa hujan pada awal tahun lalu.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kini menyiapkan rekomendasi agar perbaikan rumah tersebut dapat diajukan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten.
Penata Kelola Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada DPKP Kota Serang, Mas Deni Mulyadi mengatakan, kondisi rumah Rosidi dinilai sulit ditangani hanya dengan bantuan dari pemerintah kota karena kebutuhan perbaikannya cukup banyak.
“Kalau melihat kondisi fisiknya, bangunannya sudah tidak layak. Kalau dibantu dari kota, nilainya mungkin tidak bisa meng-cover semuanya,” ujarnya, Jumat (21/8/2026).
Dari hasil penelusuran, Rosidi masuk dalam desil dua Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengusulan bantuan ke DPRKP Provinsi Banten.
Pemkot Serang sudah berkoordinasi dengan DPRKP Provinsi Banten terkait rencana pengajuan bantuan. Namun, pengusulan tetap membutuhkan rekomendasi resmi dari Pemkot Serang.
“Sudah saya komunikasikan dengan Pak Yudi dari Perkim Provinsi. Bisa diajukan, tetapi harus ada rekomendasi dari kota ke provinsi,” katanya.
Saat pemeriksaan lapangan, masih terdapat sejumlah dokumen administrasi Rosidi yang perlu dilengkapi. Di antaranya dokumen kepemilikan rumah yang saat ini masih berupa girik, kartu keluarga, dan KTP.
Dokumen tersebut akan menjadi bagian dari proses pengajuan sebelum rekomendasi diterbitkan.
“Ini baru kemarin kita turun ke lapangan untuk menindaklanjuti. Masih ada administrasi yang belum dipenuhi, seperti girik, KK dan KTP,” ujarnya.
DPKP Kota Serang nantinya tidak menangani langsung pembangunan jika usulan sudah dialihkan ke DPRKP Provinsi Banten. Pemerintah kota hanya menyiapkan rekomendasi sesuai hasil verifikasi lapangan.
Jika penanganan dilakukan lewat program bantuan DPKP Kota Serang, bantuan biasanya mencakup material dan upah tukang. Namun, untuk rumah Rosidi, kebutuhan perbaikan dinilai lebih tepat diajukan ke pemerintah provinsi.
“Kalau sudah diserahkan ke provinsi, kita hanya memberikan rekomendasi. Kewenangannya ada di provinsi,” katanya.
Besaran bantuan juga belum dapat dipastikan. Perkim Provinsi Banten akan melakukan verifikasi lanjutan setelah menerima pengajuan dari pemerintah kota. Nilai bantuan ditentukan sesuai hasil pemeriksaan dan kategori rumah yang dinilai layak mendapatkan bantuan.
Ia menyebut Rosidi sebelumnya bekerja sebagai juru parkir. Kondisi ekonomi dan kondisi rumah menjadi pertimbangan dalam pengajuan bantuan tersebut.
“Kalau memang masuk kategori dari hasil verifikasi Perkim Provinsi, InsyaAllah dibantu. Kemarin juga sempat video call dengan Pak Yudi dan rumah itu masuk kategori layak dibantu,” ujarnya.
Setelah seluruh persyaratan administrasi lengkap, Pemkot Serang akan menyiapkan surat keputusan atau rekomendasi dari WaliKota Serang untuk diteruskan ke DPRKP Provinsi Banten. Selanjutnya, tim provinsi akan melakukan verifikasi lapangan sebelum menentukan bentuk dan besaran bantuan. (Red)
