SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperjuangkan kepastian hukum terkait kedudukan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat paripurna persetujuan bersama usulan penetapan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang dihadiri Walikota Serang Budi Rustandi, Wakil Walikota Nur Agis Aulia, Sekretaris Daerah (Sekda) Nanang Saefudin, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang, Kamis (1/10/2026).
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, persetujuan bersama dalam rapat paripurna menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperjelas kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.
Setelah dokumen persetujuan selesai, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Pemerintah Kota Serang untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan komunikasi yang dilakukan, kata dia, penegasan status tersebut tidak harus melalui perubahan undang-undang, melainkan dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.
“Ini berdasarkan dari upaya saya dan Pak Agis sebagai kepala daerah untuk memperjuangkan bagaimana status ibu kota atau status Kota Serang ini biar jelas. Alhamdulillah direspon oleh Kemendagri, tidak akan ditindaklanjuti selanjutnya dengan Kemendagri untuk dibahas dengan DPR RI. Karena itu hanya tidak mengubah undang-undang, hanya menambahkan kata di PP aja, pakai PP aja, Peraturan Pemerintah. Nah, nanti langsung ditandatangani oleh Pak Presiden, ya,” katanya.
Namun, dia belum memastikan kapan Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan. Proses tersebut masih menunggu tahapan di pemerintah pusat.
Setelah status ibu kota ditetapkan, Budi mengatakan pemerintah daerah juga harus mempersiapkan masyarakat Kota Serang, terutama melalui peningkatan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia.
Menurut dia, kedudukan sebagai ibu kota provinsi juga harus diikuti keterbukaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah dan peningkatan investasi.
“Ya tentunya dengan ketika kita sudah ditetapkan jadi ibu kota, tentunya ya kita sebagai masyarakat khususnya ya harus meningkatkan SDM, ya, indeks pembangunan manusianya juga harus naik, karena bagaimanapun yang namanya ibu kota itu tentu harus banyak investasi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin menjelaskan, upaya penegasan status tersebut berkaitan dengan sejarah pembentukan Kota Serang dan Provinsi Banten.
Ketika Provinsi Banten dibentuk, Kota Serang belum terbentuk dan wilayah ibu kota masih berada di Kabupaten Serang. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang baru lahir setelah pembentukan Provinsi Banten.
Menurut dia, pemerintah daerah berupaya menegaskan kembali kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten agar identitas dan statusnya tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan.
“Tentu ini adalah sebuah upaya Pak Walikota dalam rangka, kan tadi disampaikan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang itu pada saat pembentukan Provinsi Banten berkedudukan, itu kan Kota Serang belum lahir, masih Kabupaten Serang. Sehingga dalam undang-undang berkedudukan di Kabupaten Serang,” jelasnya.
Dikatakan dia, keputusan mengenai mekanisme dan waktu penetapan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Upaya-upaya ini dilakukan oleh Pak Walikota dalam rangka meneguhkan kembali bahwa, tadi disampaikan oleh beliau, layaknya sebuah kota identitasnya lebih jelaslah begitu ya, tidak abu-abu dan mudah-mudahan ini berproses ya,” harapnya. (ADV)
