JAKARTA, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah menyiapkan penataan guru atau pembenahan tata kelola guru mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, penataan tersebut mencakup guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, guru PPPK, hingga pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang,” ujarnya, dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Selain penataan guru PPPK paruh waktu, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK yang memenuhi syarat administrasi untuk menjadi guru PNS melalui seleksi yang dilakukan secara bertahap mulai 2027.
Jumlah guru PPPK saat ini sebanyak 935.316 orang, dengan proses penataan menuju pegawai pemerintah pusat yang dilakukan secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.
Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen guru CPNS secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan guru sebanyak 464.856 orang. Proses rekrutmen pertama akan dimulai pada 2027, dengan penugasan awal pada 2028 sebagai pegawai pemerintah pusat.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, dispensasi penugasan bagi guru non-ASN juga akan diberikan sehingga mereka tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026.
Dukungan terhadap penataan tata kelola guru juga tercermin dalam alokasi anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun.
Pagu tersebut meningkat Rp28 triliun dari Pagu Anggaran sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk mengembalikan anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp5 triliun sehingga menjadi Rp14,28 triliun, serta mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebesar Rp23 triliun.
“Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program Prioritas Kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru,” tandasnya. (Red)
