SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, guna menjaring aspirasi mengenai pemenuhan hak-hak dasar lanjut usia (Lansia).
Dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, bahwa kunjungan Komisi VIII DPR RI khususnya Panitia Kerja (Panja) ini membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).
“Yang kami minta undang kepada Walikota Serang itu diantaranya para lurah, camat, Dinsos, Kemenag dan Dinkes. Karena lansia ini UU nomor 19 tahun 1998 sudah 22 tahun belum direvisi,” katanya, (11/11/2020).
Menurutnya, UU tersebut sangat berbeda dengan kemajuan teknologi, perkembangan kehidupan sosial yang semisal dari sisi umur dan lainnya.
“Misal dari sisi umur, dari UU itu disebutkan usia lansia itu 60 tahun. Apakah tidak sesuaikan, misalkan Dinsos memakai yang dapat bantuan lansia itu 70 tahun, haji 75 tahun,” uajrnya.
Artinya, masih kata Yandri, ada ketidakseragaman di Indonesia yang menaksirkan lansia itu belum ada kata sepakat.
“Maka, mudah-mudahan revisi ini dengan memasukan dari steakholder termasuk Kota Serang, akan bisa menyempurnakan pembahasan dengan DPR RI bersama pemerintah,” lanjutnya.
Saat ini, Yandri menilai lansia di Indonesia belum terlayani dengan baik, termasuk dengan masalah hak-haknya.
“Ada 17 hak lansia belum banyak terpenuhi. Misal, dari sisi sarana prasarana lihat saja di Kota Serang mall aja belum ada yang ramah dengan lansia atau perkantoran dan pemerintahan, belum termasuk fasilitas umum,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengatur hak lansia seperti hak hukum, hak dipilih dan memilih, dan hak kerja. Karena menurutnya, jangan sampai dalam UU tersebut residu, sisa atau dianggap orang yang tidak berguna.
“Nah kita tidak mau, jangan sampai kita ini menjadi anak durhaka atau nanti kan akan lansia juga. Kami tidak mau. Makanya kita datang hari ini untuk menyempurnakan draf rancangan UU yang akan kami selesaikan tahun 2021,” ungkapnya.
Sedangkan untuk manfaatnya, Yandi menyebutkan, hak-hak lansia itu adalah semacam kepastian dari hak hidup, sarana prasarana, hak politik, hak hukum.
“Tidak ada penelantaran seperti banyak kejadian saat ini anak yang mengusir orang tua. Makanya nanti akan kita pidanakan kalau perlu ditangkap, karena sudah menelantarkan orang tua. Itu wacana belum ada kata pasti, tapi ini penting untuk kita bahas karena jangan sampai tren anak usir orang tua menjadi budaya indonesia. Padahal kita ini religius, ketimur-timuran tapi itu mulai bergeser. Makanya kita harus bentengi,” jelasnya.
Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin menyambut baik dengan kedatangan DPR RI ke Kota Serang. Ia juga berharap dengan direvisi rencana UU lansia ini bisa bermanfaat untuk lansia di Kota Serang, karena di Kota Serang belum memiliki rumah singgah untuk lansia.
“Jadi mudah-mudahan rumah singgah ini ada dalam draf UU. Apabila disahkan mudah-mudahan kabupaten/kota memiliki rumah singgah,” katanya. (Red)
