SERANG, BANTENINTENS CO.ID – Sepak terjang ES dalam mengatur sejumlah paket proyek bernilai besar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Benten sepertinya bukan hanya kabar burung.
Terbaru, sejumlah anggota Kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Provinsi Banten, mengaku kerap mendapat intimidasi ES dalam proses pelelangan proyek.
Dikatakan Ketua 1 Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Amir Hamzah, ES berupaya mengintervensi Biro Barjas dan sejumlah anggota Pokja ULP dengan menyebut-nyebut orang dekat Gubernur Banten Wahidin Halim.
“Soal sepak terjang ES diakui Kepala Biro Barjas saat kita audensi kemarin. Selain mengaku dekat dengan gubernur, ES juga kerap menunjukan foto-foto kedekatannya dengan aparat penegak hukum,” ujarnya, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/3/2021).
Menurutnya, praktek-praktek seperti itu tidak boleh dibiarkan. Telebih ES itu bukan pengusaha dan hanya broker atau calo dan malahan akan mengganggu kondusifitas iklim usaha di Provinsi Banten.
“Harusnya dilaporkan ke pihak berwajib saja orang seperti itu. Kalau ini dibiarkan berlama-lama, nanti tuduhannya jangan-jangan benar (orang dekat gubernur, red),” ujarnya.
Amir mengungkapkan, bukan hanya mengatasnamakan gubernur saja, ES juga sering menjual institusi penegak hukum. Bahkan sudah ada salah satu kelompok kerja (pokja) di Biro Pengadaan Barjas yang gertak-gertak ingin ajukan ke APH atas kegiatan di tahun sebelumnya.
“Kadin merasa prihatin dengan kondisi tersebut, apalagi adanya isu salah satu pokja yang akan dikriminalisasi,” ucapnya.
Ia menegaskan, terkait kondisi tersebut maka Kadin Banten siap membantu dengan menyiapkan sejumlah pengacara untuk mendampingi pokja yang diduga akan dikriminalisasi tersebut. Dirinya juga telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Hukum dalam proses pelaksanaannya.
Senada dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Mulyadi Jayabaya. Pria yang akrab disapa JB ini meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim menyelidiki dan menertibkan oknum yang kerap mengaku ‘orang dekat’ Gubernur tersebut.
“Jika Gubernur diam saja dan tidak segera mengklarifikasi siapa oknum berinisial ES itu, berarti Gubernur menyetujui tindakan oknum tersebut,” ujar JB.
Menurut JB, apa yang dilakukan oleh ES sebagaimana yang disampaikan oleh Uday Suhada, direktur eksekutif ALLIP, sangat mencoreng nama baik gubernur. Untuk itu, tidak saja kepada ES, namun kepala OPD yang diduga ikut kongkalingkong dengan ES itu juga harus dievaluasi.
”Harus dilakukan evaluasi menyeluruh kepada kepala OPD yang ikut kongkalingkong dengan ES,” cetusnya. (Red)
