SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Serang, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk membatasi kuota sekolah negeri. Sebab, banyak sekolah swasta termasuk Muhammadiyah kekurangan siswa dan terancam tutup.
“Karena sekolah-sekolah swasta, termasuk yang kami miliki dengan investasi miliaran, namun muridnya terus berkurang. Karena kuota pendidikan negeri ini tidak ada batasnya,” kata Ketua PDM Muhammadiyah Kota Serang, Hamsin Syarbini, Rabu 2 Juni 2021.
Syarbini pun mencontohkan di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yang membatasi kuota siswa di sekolah-sekolah negeri. Hal itu berdasarkan pengalamannya saat menjadi Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Yogyakarta beberapa tahun lampau.
“Itu enak sekali, pemerintahnya, unsur pembinanya juga membatasi (kuota siswa sekolah negeri). Maka tadi saya juga berpesan kepada sekretaris pendidikan, bagaimana kuota sekolah negeri itu harus ada pembatasan,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan kuota siswa di sekolah-sekolah negeri bukan tanpa alasan, tetapi agar semua sekolah baik swasta mau pun negeri bisa merata.
“Iya, sehingga sekolah-sekolah swasta tidak mati kutu. Kalau sekarang ini kan sekolah swasta mati, dan bukan hanya Muhammadiyah,” ucapnya.
Bahkan, pihak Muhammadiyah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup banyak kepada para tenaga pendidik dan pegawainya.
“Kami itu sampai mem-PHK banyak sekali, karena muridnya semakin berkurang, maka kami minta itu kepada walikota,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, Pemkot Serang akan membahas perihal permintaan dari Pimpinan Muhammadiyah Kota Serang dengan pihak atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Betul Muhammadiyah meminta pembatasan anak murid yang masuk ke sekolah negeri baik SD, SMP, SMA maupun TK, itu nanti akan kami pikirkan,” ujarnya.
Apabila memungkinkan, Syafrudin akan membuat surat edaran (SE) agar sekolah-sekolah negeri tidak memaksakan kapasitas atau kuota siswa di ruang kelas.
“Mungkin nanti ada edaran, supaya sekolah negeri jangan memaksakan. Kalau umpamanya hanya mampu menampung tiga kelas, ya jangan sampai overload,” tuturnya. (Red)
