SERANG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan pada konferensi video antara Korsupgah KPK perwakilan Banten, dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Banten.
Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, bahwa beberapa arahan yang disampaikan oleh KPK yaitu terkait pengawalan anggaran penanganan Covid-19. “Intinya, penanganan Covid ini harus benar-benar tanggap dalam hal anggaran. Penekanannya yaitu harus mengikuti aturan dalam hal penggunaan anggaran,” ujarnya, Selasa (5/5/2020).
Selain itu, Syafrudin mengatakan bahwa aparat pengawas internal pemerintah (APIP) akan semakin digalakkan, dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. “KPK juga akan melakukan evaluasi penggunaan anggaran tersebut,” ucapnya.
Syafrudin juga menyinggung terkait dengan bantuan JPS yang dinilai oleh orang banyak tidak sesuai dengan besaran nominal. Menurutnya, hal itu bukan karena adanya pemotongan ataupun mark up harga, melainkan karena penyedia memang memiliki hak untuk mengambil untung.
“Penyedia atau pihak ketiga memang berhak mengambil untung. Jadi dari total anggaran, mereka mengambil untung sekian persen dari total harga,” jelasnya.
Namun jika memang hal itu menjadi polemik, maka pihaknya akan memikirkan untuk mengganti metode penyaluran JPS tersebut menjadi bantuan uang tunai.
“Iyah nanti akan didiskusikan lagi. Kalau memang ini menjadi omongan, akan dirubah kemungkinan menjadi bantuan berbentuk uang tunai,” katanya.
Sementara itu, Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi, menerangkan bahwa hasil penilaian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Serang. Menurutnya, sudah ada peningkatan dalam hal penanganan Covid-19.
“Memang se-Provinsi Banten ada peningkatan nilai. Untuk yang masih kurang, tentu harus diupayakan agar dapat meningkatkan nilai tersebut,” tandasnya. (Hub/Red)
