SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) yang sudah terbentuk di Kota Serang sampai tahun 2024 baru sekitar 31 kelurahan. Jumlah tersebut masih dinilai minim, karena adanya keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan tersebut.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan, Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Serang baru terbentuk sekitar 31 kelurahan. Diakui dia, jumlah tersebut masih dinilai minim, karena adanya keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan tersebut.
“Kendalanya memang klise, tapi ini menyangkut keterbatasan anggaran. Sedangkan kami belum dapat anggaran signifikan untuk menghabiskan pembentukan KTB, dan per tahun hanya mampu membentuk tiga sampai empat saja,” katanya, Selasa (19/11/2024).
Namun demikian, menurutnya, pembentukan KTB diprioritaskan di kelurahan atau wilayah dengan risiko atau tingkat kerawanan kebencanaan lebih tinggi.
“Salah satunya Kasemen, itu sudah kami bentuk. Lalu Kecamatan Serang dan Walantaka. Sisanya, kami baru bentuk di satu kelurahan saja,” ujarnya.
Dengan adanya keterbatasan anggaran, dia mengaku, selama ini berupaya meminta bantuan baik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, maupun Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah setiap tahun dapat, tapi berupa barang. Karena kami sadar, ada beberapa yang kami tidak punya dan harus dilengkapi,” ucapnya.
Menurut Diat, sebelum membentuk KTB, pihaknya harus melihat hasil kajian mengenai bencana di masing-masing wilayah. Misalnya, banjir, angin puting beliung, kekeringan, hingga kawasan rawan pohon tumbang.
“Apalagi sekarang ini BMKG mengeluarkan rilis, jika Desember memasuki musim hujan dan puncaknya di Januari. Maka, kami harapkan masyarakat bisa mengetahui, mengenali ancaman, dan mengurangi risiko kebencanaan,” jelasnya.
Menurut dia, dalam mitigasi bencana perlu adanya kolaborasi antar pemerintah maupun masyarakat, hingga stakeholder. Sehingga, penanganan kebencanaan bisa dilakukan dengan maksimal sekaligus menurunkan dampak atau risiko tinggi di masyarakat.
“Unsur penta helix, baik pemerintah, swasta, masyarakat, media, hingga akademisi itu penting. Jadi bisa meminimalisir risiko dampak bencana,” tuturnya.
Salah satunya mengenai gempa bumi, masyarakat akan diberikan edukasi serta pemahaman bagaimana menangani ketika terjadi gempa di lingkungannya.
“Kami pun mengundang berbagai pihak, yang memang interest terhadap gempa,” tandasnya. (Red)
