SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Polemik tahunan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB kembali mencuat di Kota Serang. Tahun ajaran 2025-2026 baru dimulai, tapi keluhan para orang tua sudah ramai menghiasi grup WhatsApp hingga linimasa media sosial.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menilai kekacauan SPMB bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik. Ia menegaskan, persoalan ini adalah akumulasi dari perencanaan yang keliru, lemahnya koordinasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat.
“Pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak bangsa. Kekacauan dalam SPMB tidak boleh dianggap sebagai kelaziman tahunan. Ini adalah tanda kegagalan sistemik yang harus dibenahi,” ujarnya dalam diskusi Ngobrol Sareng Pemuda yang digelar DPD KNPI Kota Serang bertajuk “Karut Marut SPMB TA 2025-2026 Ulah Siapa?” pada Senin, (14/7/2025).
Politisi Golkar itu menyoroti sistem zonasi yang dinilai membingungkan dan tidak adil. Banyak siswa yang tinggal dekat sekolah negeri justru gagal diterima karena seleksi lebih menekankan pada nilai ketimbang jarak rumah ke sekolah. Padahal, saat sosialisasi awal, hal ini tidak pernah disampaikan secara jelas.
“Ini jadi ironi. Sistem zonasi yang seharusnya menghapus diskriminasi malah menciptakan ketimpangan baru,” ungkap Muji.
Selain zonasi, praktik “KK tembak” atau penggunaan domisili palsu juga kembali mencuat. Orang tua murid diduga sengaja mengurus pindah alamat demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit.
“SPMB bukan sekadar urusan teknis, tapi menyangkut harapan dan masa depan ribuan keluarga. Maka dari itu, DPRD Kota Serang melalui fungsi pengawasan dan anggaran akan mendorong langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur,” tegasnya.
Tak hanya itu, sistem pendaftaran digital pun dipersoalkan. Server yang kerap lambat, aplikasi error, data siswa tidak muncul, hingga pengumuman hasil yang berubah-ubah dalam hitungan jam menambah panjang daftar masalah.
Muji juga menekankan bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi salah satu pemicu utama kemarahan orang tua. Alih-alih membawa harapan, SPMB justru menjadi beban psikologis bagi banyak keluarga.
“Kami tidak ingin menyalahkan, tapi kami ingin memperbaiki. Maka semua pihak harus duduk bersama, introspeksi, dan mengambil tanggung jawab. Mari kita pastikan bahwa SPMB tahun depan lebih tertib, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Di sisi lain, Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri, menilai SPMB sudah seperti “penyakit tahunan” yang selalu muncul setiap penerimaan murid baru.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya tidak lagi menjadi kendala. Namun kenyataannya, pihaknya masih menerima banyak keluhan teknis dari masyarakat.
“Untuk itu kami sengaja menghadirkan narasumber termasuk ketua DPRD, agar persoalan teknis yang seringkali dikeluhkan oleh para ibu bisa diatasi dan menjadi bahan evaluasi. Sayangnya Kepala Disdikbud tidak hadir, bahkan perwakilannya pun tidak ada konfirmasi,” ujarnya. (ADV)
