SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang mencatat realisasi pendapatan retribusi parkir tahun 2025 sebesar Rp700 juta hingga Rp720 juta dari target Rp1,5 miliar.
Kepala UPT Parkir Dishub Kota Serang, Tahta Putra Bintang mengatakan, capaian tersebut dipengaruhi sejumlah faktor teknis di lapangan.
“Tahun kemarin (2025) target Rp1,5 miliar. Realisasi kurang lebih Rp700 juta sampai Rp720 juta,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, pada Juli hingga Agustus 2025 terdapat penertiban dan sterilisasi parkir di kawasan Pasar Induk Rau (PIR) selama kurang lebih tiga bulan. Kebijakan itu berkaitan dengan penataan dan normalisasi pedagang.
Selama masa tersebut, seluruh surat keputusan (SK) pengelolaan parkir di kawasan itu dicabut sementara dan pelayanan parkir dihentikan.
“Potensi di seputaran Rau per bulan sekitar Rp50 juta. Kalau tiga bulan berarti kurang lebih Rp150 juta yang tidak masuk,” katanya.
Selain itu, pembangunan Pasar Royal Baroe pada September hingga Desember 2025 turut memengaruhi pendapatan. Pekerjaan trotoar dan penggalian membuat sebagian lahan parkir tidak dapat difungsikan.
“Lahan parkir untuk mobil dan motor berkurang karena ada pembangunan, otomatis setoran ikut turun,” ucapnya.
Terkait dugaan kebocoran, Tahta menyebut hingga kini tidak ditemukan indikasi tersebut. Pengelolaan parkir di bawah kewenangannya diklaim berjalan sesuai hasil uji potensi dan target yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, penurunan juga terjadi setelah pengelolaan parkir di jalan nasional dan provinsi tidak lagi ditangani pemerintah kota. Hal itu menyesuaikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memperbolehkan pengelolaan parkir oleh daerah di ruas tersebut.
“Kurang lebih Rp400 juta potensi dari jalan nasional dan provinsi yang hilang karena tidak kita kelola lagi,” jelasnya.
Sebagai upaya menutup kekurangan pendapatan asli daerah (PAD), UPT Parkir tengah menyiapkan konsep pengadaan mobil derek untuk penertiban kendaraan yang parkir di badan jalan nasional dan provinsi.
Rencananya, kendaraan yang melanggar akan dikenakan denda sekitar Rp500 ribu, seperti penerapan di sejumlah kota besar. Saat ini, Dishub masih menyusun rancangan peraturan daerah serta perencanaan pengadaan armada derek.
“Perdanya kita siapkan dulu, kemudian pengadaan kendaraan. Itu salah satu konsep untuk mengganti potensi PAD yang hilang,” tandasnya. (Red)
