SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk meminta kejelasan upah dan status penuh waktu.
Usulan permintaan kejelasan upah dan status ini terungkap saat PPPK Paruh Waktu Dindikbud Kota Serang audiensi dengan DPRD Kota Serang, Senin 27 April 2026.
Permintaan kejelasan ini lantaran upah yang diterima PPPK Dindikbud Kota Serang ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Serang Nomor 1 Tahun 2026.
Audiensi dengan PPPK Paruh Waktu Dindikbud Kota Serang ini dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Serang mulai dari Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang Roni Alfanto, Wakil Ketua III DPRD Kota Serang Hasan Basri, dan anggota Komisi 2 DPRD Kota Serang.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Murni, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang TB Asep Setiawan, Kepala Inspektorat Kota Serang Wachyu B Kristiawan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Ina Linawati, serta OPD terkait.
Salah seorang PPPK Paruh Waktu Dindikbud Kota Serang, Enok mengatakan, pihaknya meminta kejelasan upah karena upah yang diterimanya setiap bulan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Serang Nomor 1 tahun 2026.
Dalam Perwal Serang nomor 1 tahun 2026 disebutkan gaji guru PPPK Paruh Waktu Rp 1 juta per bulan.
“Kalau merujuk Perwal di situ Rp 1 juta, tapi saya menerima di lapangan Rp 500 ribu. Saya pikir saya paling kecil, tidak tahunya pas lagi ngumpul ada yang dapat Rp 130 ribu. Padahal sebelum jadi paruh waktu digaji Rp 1 juta lebih. Kondisi ini tentu sangat jauh dari yang diatur dalam peraturan. Karena itu, kami memohon kejelasan terkait kebijakan ini,” ujar Enok, dalam sambutannya.
Selain meminta kejelasan upah, pihaknya pun meminta kejelasan pembayaran gaji yang belum terbayarkan hingga kini.
“Jadi intinya kami dari para guru dan tenaga kependidikan meminta kejelasan gaji, dan pembayaran gaji yang belum terbayarkan,” ucap dia.
Tak hanya soal kejelasan upah, pihaknya juga meminta kejelasan mekanisme transisi dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Intinya pak mohon kejelasan terkait upah kami dan proses peralihan ke PPPK Penuh Waktu,” jelasnya.
Enok juga meminta kejelasan terkait pembayaran gajinya yang bersumber dari APBD Kota Serang, karena hingga kini pihaknya belum menerima gaji dari Pemkot Serang.
“Yang dari APBD Kota Serang saya tidak dapat. Itu juga ingin saya tanyakan ke Dindik, itu dirapel atau bagaimana?” tanya Enok.
Ia berharap Pemkot Serang bisa memberikan kepastian dan kejelasan terkait dengan pembayaran upahnya.
“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan kepastian dan kejelasan, agar hak-hak kami sebagai tenaga pendidik bisa terpenuhi dengan layak,” harap dia. (ADV)
