SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memastikan akan merahasiakan identitas masyarakat yang melaporkan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) tahun 2026. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses PMB berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun jual beli kursi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Edy Irianto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang akan melakukan pengawasan ketat selama proses PMB berlangsung.
Menurutnya, DPRD akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memastikan identitas pelapor tetap aman.
“Untuk keamanan pelapor, kami akan merahasiakan identitas pelapor, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, usai mengikuti Sidang Paripurna penyampaian Raperda usul DPRD pada Senin, 11 Mei 2026.
Edy menegaskan, masyarakat tidak perlu takut melapor apabila menemukan praktik jual beli kursi maupun penyimpangan lainnya dalam proses penerimaan siswa baru.
“Kalau penerimaan murid baru dari tahun ke tahun itu seluruhnya krusial ya, nanti Komisi II sebagai mitra dari Dinas Pendidikan akan mencoba seperti tahun lalu, kita melakukan pengecekan di lapangan, pengawasan di lapangan. Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk setransparansi mungkin,” katanya.
Ia juga merespons adanya informasi dugaan praktik titip-menitip dan pungutan di salah satu sekolah di wilayah Kasemen.
“Kalau data itu benar, orangnya siapa ini, nanti kita coba telusuri ya, kita perdalam ya. Artinya oknumnya siapa, sekolahannya di mana, nanti kita perdalam,” ucapnya.
Edy menegaskan, jika ditemukan adanya praktik yang tidak sesuai aturan, maka hal tersebut harus segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada hal-hal yang betul itu tidak benar, harus ditindaklanjuti. Masyarakat bisa langsung lapor ke komisi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti seluruh mekanisme PMB sesuai jalur resmi dan tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
“Terima kasih untuk masyarakat Kota Serang, kaitan dengan penerimaan murid baru, baik SD maupun SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang untuk mengikuti aturan yang ada, tidak perlu mencari jalan pintas, kemudian percaya dengan oknum,” terangnya.
Politisi PDIP ini menyebut seluruh proses PMB harus berjalan melalui jalur yang benar agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia pun meminta kepada seluru warga Kota Serang, apabila menemukan hal yang tidak sesuai dengan alur PMB untuk segera menyampaikan ke Komisi II.
“Kami adalah wakil rakyat dari Bapak Ibu, dan akan kami tindak lanjuti. Jadi janganlah percaya dengan adanya isu-isu yang bisa memasukkan itu. Perlu diyakinkan bahwa melalui jalur-jalur yang benar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengingatkan agar pelaksanaan PMB tahun 2026 menjadi evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya dan tidak kembali diwarnai dugaan kecurangan.
“Bulan Juni akan dibuka penerimaan murid baru (PMB), tentunya jangan sampai terjadi kejadian yang dulu-dulu atau yang kemarin, harus diperbaiki. Jangan sampai ada kejadian serupa, titip-menitip atau kecurangan,” ujarnya.
Muji menjelaskan, dalam pelaksanaan PMB terdapat lima jalur penerimaan yang dapat ditempuh masyarakat. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Untuk PMB ini ada lima jalur yang bisa ditempuh. Dan kalau memang itu terjadi kecurangan, tentunya nanti kewenangannya ada memang di Komisi II yang melakukan sidak atau pengawasan,” katanya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran dalam proses PMB.
“Silakan, dibentuk pengaduan atau sejenisnya, itu bisa dirapatkan di Komisi,” ucapnya.
Terkait pengawasan dari DPRD, Muji memastikan pihaknya tidak hanya menerima laporan, tetapi juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan PMB di lapangan.
“Ya, salah satunya ikut memantau. Keduanya pencegahan, ya. Ketiganya adalah menerima pengaduan,” tandasnya. (ADV)
