SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, pada Jumat (22/5/2026). Hal tersebut, merupakan hasil dari kunjungan Walikota Serang Budi Rustandi usai menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari 4, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026) lalu.
Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Walikota Serang melakukan kunjungan ke BOPPJ. Kunjungan tersebut berkaitan dengan pembahasan strategi nasional dalam penanganan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), khususnya proyek perlindungan wilayah pesisir.
Ia menjelaskan, sebelumnya telah digelar rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mempertemukan kementerian, lembaga, serta kepala daerah untuk membahas rencana pembangunan tanggul laut Pantura.
“Pusat berarti kementerian/lembaga, daerahnya gubernur, bupati, dan wali kota. Kita rapat bersama untuk membahas perencanaan tanggul laut,” ujarnya.
Menurut Suhajar, kondisi Pantura saat ini menghadapi ancaman serius berupa penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut yang terjadi secara konsisten setiap tahun.
Ia mencontohkan wilayah Sayung, Kabupaten Demak dan Semarang di Jawa Tengah yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat kombinasi dua fenomena tersebut.
“Permukaan tanah menurun dengan cepat, ditambah naiknya permukaan laut yang perlahan tapi pasti. Artinya, setiap tahun permukaan laut naik, sementara penurunan tanah justru lebih besar,” katanya.
Dampak dari kondisi tersebut, lanjutnya, adalah banjir rob yang semakin sering terjadi. Situasi menjadi lebih buruk ketika banjir rob datang bersamaan dengan curah hujan tinggi.
“Pada saat banjir rob datang bersamaan dengan hujan besar, maka banjir-banjir di Pantura Jawa menjadi peristiwa yang terus terjadi. Beruntung Kota Serang saat ini kondisinya belum separah daerah-daerah tersebut,” jelasnya.
Suhajar mengingatkan, tanpa langkah konkret pemerintah, ancaman tenggelamnya wilayah pesisir akan terus meluas. Di wilayah Sayung, Demak misalnya, diperkirakan area yang terendam laut akan semakin luas dalam 30 tahun mendatang.
Ia mengungkapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan nilai aset tanah yang sudah kehilangan fungsi akibat terendam air laut mencapai Rp5.000 triliun.
“Kalau dirupiahkan sekarang sudah tidak bisa dipakai untuk apa-apa karena terendam terus-menerus. Ini akan terus mengancam kehidupan kita di Pantura Jawa,” ujarnya.
Tak hanya itu, sekitar 17 juta penduduk terdampak langsung dari total sekitar 50 juta warga yang tinggal di kawasan Pantura Jawa. Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari wilayah Serang hingga Gresik, kawasan industri di Pantura disebut menyumbang hampir 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Jika PDB kita sekitar Rp22.000 triliun, maka kawasan industri di Pantura menyumbang lebih dari Rp7.000 triliun per tahun,” kata Suhajar.
Menurutnya, tanpa perlindungan yang memadai, kontribusi ekonomi tersebut dapat terancam secara bertahap akibat bencana pesisir yang terus terjadi.
Karena itu, pemerintah pusat menetapkan perlindungan Pantura Jawa sebagai program strategis nasional yang mencakup wilayah di lima provinsi, mulai dari Banten hingga Jawa Timur.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
“Ini sudah menjadi kebijakan Bapak Presiden dan masuk dalam program strategis nasional yang harus segera ditangani,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi kemajuan suatu daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kebijakan pemerataan yang diterapkan pemerintah daerah.
Suhajar menyebut, pembangunan ekonomi yang kuat akan menjadi pijakan utama sebelum diikuti kebijakan lokal yang memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Majunya sebuah daerah, pertumbuhan ekonominya menjadi penting. Nanti baru diikuti oleh kebijakan Pak Wali secara lokal agar kebijakan yang dibuat itu menyeimbangkan dengan pemerataan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kota Serang yang saat ini masih menghadapi tantangan tingginya angka pencari kerja. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 10 ribu tenaga kerja masih mencari pekerjaan.
Karena itu, Suhajar mendukung langkah Wali Kota Serang dalam mendorong hadirnya sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Misalnya, secara eksisting Kota Serang ini tenaga kerja yang sedang mencari kerja 10.000. Saya sependapat dengan Pak Wali bahwa industri yang dibuka di sini itu kombinasi, yaitu padat karya yang akan menyerap tenaga kerja banyak. Jadi Pak Wali memberi ruang kerja untuk rakyat teratasi,” tandasnya.
