SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Revitalisasi Alun-alun Kota Serang mulai dikerjakan pada Juni 2026 setelah proses tender hampir rampung.
Proyek strategis daerah ini akan berlangsung sekitar 200 hari kerja dengan konsep pembagian empat zona, mulai dari lapangan upacara, area ikon Golok Banten, taman bermain, hingga kawasan food court dan parkir.
Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi menjelaskan, rapat persiapan yang digelar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dilakukan untuk memastikan seluruh instansi memahami tugas dan kewenangannya selama proses pembangunan berlangsung.
Menurutnya, revitalisasi Alun-alun Kota Serang membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
“Kami mengundang seluruh OPD terkait untuk memberikan masukan. Tujuannya agar saat pelaksanaan nanti jelas siapa mengerjakan apa sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing-masing,” ujar Iwan, Selasa 9 Juni 2026.
Ia mengatakan proses lelang saat ini sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu penetapan pemenang tender dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Jika seluruh tahapan administrasi selesai, kontrak pekerjaan akan segera ditandatangani dan pembangunan dimulai pada pertengahan Juni 2026.
“Pekerjaan diperkirakan berlangsung sekitar 200 hari kerja atau lebih dari enam bulan. Setelah kontrak ditandatangani, pelaksanaan langsung dimulai,” katanya.
Untuk mempermudah pengerjaan, kawasan Alun-alun Barat dan Timur akan dibagi menjadi empat zona utama.
Diterangkan Iwan, zona pertama akan difungsikan sebagai lapangan upacara kenegaraan. Zona kedua menjadi kawasan air mancur yang dilengkapi ikon Golok Banten sebagai simbol identitas daerah.
Zona ketiga dirancang sebagai area permainan dan ruang interaksi masyarakat. Sementara zona keempat akan diisi fasilitas food court, lapangan tenis, dan area parkir.
“Kami membagi pekerjaan menjadi empat zona agar pelaksanaan lebih terukur, progresnya lebih mudah diawasi, dan pelaksana memiliki panduan yang jelas,” jelas Iwan.
Salah satu fasilitas yang akan menjadi daya tarik baru adalah penyediaan air minum siap konsumsi di kawasan alun-alun.
Iwan mengatakan fasilitas tersebut sudah banyak diterapkan di kota-kota besar dan menjadi bagian dari peningkatan kualitas ruang terbuka publik.
“Kalau di kota-kota maju, ruang publik sudah memiliki fasilitas air minum yang bisa langsung digunakan masyarakat. Mudah-mudahan Alun-alun Kota Serang menjadi yang pertama menghadirkan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penerapan tiket masuk, Iwan menegaskan ruang publik seperti alun-alun pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat dan tidak dirancang sebagai fasilitas berbayar.
Menurutnya, kewenangan pengelolaan nantinya berada pada organisasi perangkat daerah terkait setelah pembangunan selesai dilakukan.
“Setahu saya fasilitas publik seperti ini tidak boleh berbayar karena memang menjadi ruang berkumpul masyarakat,” katanya.
Mengenai potensi penolakan terhadap proyek revitalisasi, Iwan menilai seluruh tahapan perencanaan telah melalui proses konsultasi dan pelibatan berbagai unsur masyarakat.
Saat penyusunan konsep, Dinas Lingkungan Hidup telah mengundang tokoh masyarakat, akademisi, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan.
“Perencanaan ini sudah mengakomodasi berbagai saran dan masukan sehingga diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Serang,” ujarnya.
DPUPR Kota Serang juga memastikan proyek revitalisasi Alun-alun mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum karena masuk dalam kategori proyek strategis daerah.
Pemkot Serang telah mengajukan permohonan Pendampingan Proyek Strategis kepada Kejaksaan Negeri guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
“Pekerjaan ini cukup kompleks dan berdampak pada banyak aspek sosial. Karena itu pendampingan diperlukan agar seluruh proses berjalan dengan baik,” kata Iwan.
Ia menambahkan, tahap awal pekerjaan yang akan dilakukan setelah kontrak ditandatangani adalah pembongkaran dan persiapan pembangunan secara serentak di empat zona yang telah ditetapkan. (Red)
