SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar penandatanganan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Serang Tahun Ajaran 2026/2027, yang berlangsung di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang, Senin (15/6/2026).
Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan bidang pendidikan.
Walikota Serang, Budi Rustandi menegaskan seluruh pihak harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 47 Tahun 2025 tentang SPMB.
Menurutnya, kuota penerimaan murid baru terdiri atas jalur zonasi 50 persen, afirmasi 20 persen, prestasi 25 persen, dan perpindahan tugas orang tua 5 persen.
Selain itu, domisili calon murid harus dibuktikan dengan kartu keluarga yang telah diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran.
“Oleh karena itu saya minta panitia SPMB di tingkat sekolah maupun dinas pendidikan agar melakukan verifikasi secara cermat dan teliti, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi.
Menurutnya, ada tiga prinsip utama yang harus dijaga selama proses penerimaan siswa berlangsung, yakni berkeadilan, akuntabel, dan transparan. Ia kembali mengingatkan agar tidak ada praktik titipan yang dapat mencederai hak calon peserta didik.
“Yang harus digarisbawahi adalah berkeadilan, akuntabel, transparan, dan tidak boleh ada titip-titipan,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, sikap tegas tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Banten Andra Soni yang meminta seluruh daerah mengawal pelaksanaan SPMB secara transparan dan bebas intervensi.
“Sama seperti pak gubernur juga mengindikasikan seperti itu, karena kan pak gubernur adalah bagian dari pembina kita yang di bawahnya adalah Kota Serang, kita harus ikutin instruksi pak gubernur yang tegas, saya juga harus tegas juga,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemkot Serang juga menyiapkan kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan.
Budi meminta masyarakat tidak khawatir terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini karena pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan setiap tahun.
Selain itu, sekolah swasta yang bersedia bekerja sama dengan Pemkot Serang dan menerapkan kebijakan tanpa pungutan SPP bulanan berpeluang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah.
“Insya Allah sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah akan diberikan bantuan dana Bosda tahun depan sesuai kemampuan anggaran daerah. Syaratnya sama dengan sekolah negeri, gratis tanpa SPP bulanan,” ucapnya.
Pada tahun ajaran baru ini, Pemkot Serang juga tetap melanjutkan program prioritas bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa sebagai bagian dari upaya meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. (Red)
